Guterres: PBB Krisis Keuangan, Anggota Belum Bayar Iuran Tahunan

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)  mengalami krisis keuangan, karena banyak anggotanya belum membayar iuran tahunan.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, hari  Selasa (8/10) mengatakan bahwa PBB menghadapi ``krisis keuangan terburuk` dalam hampir satu dekade karena 64 dari 193 anggotanya belum membayar iuran tahunan, termasuk Amerika Serikat, kontributor terbesarnya.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, seperti diberitakan situs PBB, un.org, mengatakan bahwa Sekjen telah menulis kepada semua anggota mengatakan bahwa "organisasi menanggung risiko menipisnya cadangan likuiditas pada akhir bulan dan gagal bayar pada staf dan vendor."

Pada akhir September, Dujarric mengatakan, negara-negara anggota hanya membayar 70 persen dari total penilaian untuk anggaran reguler, dibandingkan dengan 78 persen pada waktu yang sama tahun lalu.

Menurut PBB, 129 negara telah membayar sebesar  1,99 miliar dolar AS sebagai iuran untuk anggaran operasional 2019 pada hari Selasa. Dan sebesar  1,386 miliar dolar AS masih terutang untuk tahun ini.

Negara yang belum membayar iuran antara lain adalah Amerika Serikat, Brasil, Iran, Israel, Meksiko, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Uruguay. Karena kalender anggaran pemerintah AS, Washington biasanya membayar iuran pada bulan Oktober.

Menurut PBB seperti dikutip AP, AS berutang 674 juta dolar AS untuk anggaran reguler tahun 2019 dan 381 juta dolar AS untuk anggaran reguler sebelumnya.

AS juga menunggak pembayaran dalam anggaran terpisah untuk operasi pemeliharaan perdamaian, yaitu 255 juta dolar AS untuk misi penjaga perdamaian yang telah ditutup dan dua miliar dolar AS untuk misi penjaga perdamaian aktif.

Dujarric mengatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Sekretariat PBB di awal tahun untuk menyelaraskan pengeluaran dengan arus kas masuk telah mencegah "gangguan besar", tetapi "tidak lagi cukup."

Karena Sekretariat PBB dapat menghadapi kegagalan dalam gaji dan pembayaran pada akhir November, Dujarric mengatakan sekretaris jenderal telah meminta langkah segera termasuk pengurangan lebih lanjut dalam perjalanan resmi dan menunda pengeluaran untuk barang dan jasa.

Selain itu, acara yang dijadwalkan di luar jam pertemuan resmi sedang dihentikan,  konferensi dan rapat mungkin harus ditunda atau layanannya disesuaikan.

Sekretaris jenderal menekankan bahwa arus kas adalah masalah yang berulang dan PBB sekarang didorong untuk memprioritaskan pekerjaan berdasarkan ketersediaan uang tunai, sehingga bisa merusak mandat dan kewajibannya “kepada orang-orang yang kami layani,'' kata Dujarric.

Editor : Sabar Subekti