Hadiri DK PBB, Tiga Solusi RI untuk Konflik Palestina-Israel

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Indonesia kembali menegaskan dukungan penuh atas perjuangan Palestina. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan DK PBB mengenai situasi di Timur Tengah, di New York, Selasa (22/1).

“Saya sengaja hadir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB ini untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina,” tegas Retno. Ditambahkannya, merupakan hak alami dan hak hukum Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

Retno Marsudi menekankan bahwa isu Palestina harus mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB karena “keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB.”

Tiga Hal Penyelesaian Konflik Palestina-Israel

Dalam keterangan pers yang diterima VOA, Selasa malam, dinyatakan bahwa pada pertemuan itu Menlu RI menyampaikan tiga hal yang dinilai perlu mendapat perhatian untuk mendorong penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel.

Pertama, mendorong agar semua pihak mematuhi hukum internasional dan resolusi PBB terkait, dan tidak bertindak provokatif. Secara blak-blakan Retno Marsudi menyerukan untuk menghentikan pembangunan permukiman ilegal oleh Israel.

“Pembangunan permukiman ilegal secara moral dan hukum salah, sehingga harus segera dihentikan,” tegasnya.

Menurut laporan Kantor PBB Untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA, ada sekitar 3.500 warga Israel yang kini tinggal di Yerusalem Timur setelah mengambil alih rumah dan properti warga Palestina dengan dukungan otorita Israel. Lebih dari 800 warga Palestina di daerah ini sedang menunggu putusan atas gugatan hukum yang diajukan terkait pengusiran mereka.

Hal kedua yang disampaikan Menlu Retno adalah soal proses perdamaian penyelesaian konflik Palestina-Israel yang memiliki legitimasi, dengan mematuhi parameter internasional yang telah disepakati dan didukung mekanisme multilateral.

Indonesia, ujar Retno, prihatin dengan adanya upaya untuk keluar dari prinsip “solusi dua negara” dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Hal ketiga adalah soal krisis kemanusiaan berkelanjutan yang dihadapi Palestina, terutama di Gaza akibat blokade Israel yang sudah berlangsung selama 11 tahun.

Indonesia Tingkatkan Kontribusi Pada UNRWA

Terkait hal itu, “Indonesia telah meningkatkan kontribusi kepada UNRWA dan akan terus meningkatkan bantuan kemanusiaan pada Palestina,” ujar Retno, meski tidak merinci berapa besar peningkatan kontribusi itu.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi warga Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Suriah dan Lebanon. Badan ini memberikan layanan kepada lebih dari lima juta pengungsi Palestina, yang sebagian besar adalah keturunan warga Palestina yang melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah mereka selama perang yang mengarah pada pembentukan Israel pada 1948.

Amerika menyumbang hampir 30 persen dari total anggaran UNRWA. Pada 2016, AS menyumbang $355 juta. Namun pada Januari 2017, pemerintah Trump hanya mengeluarkan $60 juta saja bagi UNRWA.

Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB pada Selasa juga membahas konflik di Suriah dah Yaman. Menlu Retno, yang baru pertama kali menghadiri forum ini setelah Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 1 Januari lalu, mendorong peningkatan peran PBB untuk memfasilitasi upaya rekonsiliasi di Suriah dan Yaman.

Editor : Melki Pangaribuan