Hamas dan Fatah Berdamai, Bentuk Pemerintahan Palestina

GAZA CITY, SATUHARAPAN.COM - Dua faksi utama Palestina yang bersaing telah menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri tujuh tahun aksi-aksi kekerasan dalam rangka membuka jalan bagi pemilihan umum dan pembentukan pemerintah Palestina dalam beberapa pekan ke depan.

Hamas dan Fatah mengumumkan pada Rabu (23/4) bahwa mereka telah mencapai kesepakatan "bersejarah" untuk mengakhiri perbedaan dan membentuk pemerintah persatuan Palestina.

Kesepakatan itu diumumkan sehari setelah delegasi senior Palestinian Liberation Organisation (PLO) tiba di Jalur Gaza mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Hamas dalam upaya menemukan jalan mengakhiri sengketa Hamas - Fatah dan rekonsiliasi nasional.

Delegasi PLO terdiri dari perwakilan dari berbagai faksi dan dipimpin oleh pejabat senior faksi Fatah, Azzam al - Ahmed.

Perjanjian rekonsiliasi yang disepakati sebelumnya antara kedua pihak yang bersaing tidak pernah dilaksanakan.

Perjanjian terbaru ini ditandatangani di rumah Perdana Menteri Hamas Ismail Haniyeh di kamp pengungsi Shati di Jalur Gaza. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak akan bekerja mengimplementasikan kesepakatan mereka sebelumnya di Qatar dan Mesir.

Ini merupakan ajakan untuk membentuk pemerintahan persatuan Palestina dalam waktu lima minggu. Enam bulan kemudian, Palestina akan mengadakan pemilihan presiden dan anggota parlemen yang sudah lama tertunda.

Kompromi ini untuk "mengaktifkan dan mengembangkan" PLO sehingga memungkinkan Hamas dan kelompok Palestina lain bersedia bergabung dalam satu organisasi.

Selain itu untuk menghidupkan kembali lembaga legislatif Palestina, yang telah lumpuh sejak Hamas mengusir Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) keluar dari Jalur Gaza pada tahun 2007.

Saat mengumumkan perjanjian tersebut, Haniyeh mengatakan bahwa kedua belah pihak "bekerja sebagai satu tim dan rasa tanggung jawab nasional."

Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum memuji kesepakatan itu sebagai "titik balik dalam sejarah rakyat Palestina."

Barhoum mengatakan perjanjian itu akan meletakkan dasar untuk "kemitraan nasional yang nyata."

Kesepakatan itu, ia menambahkan, adalah "tantangan untuk musuh-musuh Palestina dan persatuan mereka juga respon terbesar terhadap ancaman kependudukan dan kejahatan."

Ahmed, wakil Fatah, menyatakan terima kasihnya pada Haniyeh atas "peran besar" dalam mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak dan menyatakan harapan bahwa perjanjian itu akan menandai awal dari "kemitraan nasional" antara Hamas dan Fatah. (jpost.com)