Hamas, Tolak Pemilihan Kota Yang Diajukan Otoritas Palestina

GAZA, SATUHARAPAN.COM-Kelompok militan Palestina Hamas mengatakan pada hari Rabu (22/9) bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan kota yang ditetapkan oleh Otoritas Palestina (PA) untuk bulan Desember kecuali pemilihan umum juga diadakan.

Hamas adalah saingan lama PA, yang berbasis di Tepi Barat yang diduduki, dan telah mendukung keputusan untuk mengadakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden Palestina pada bulan Mei dan Juli.

Namun Presiden PA, Mahmud Abbas, pada bulan April menunda tanpa batas waktu pemungutan suara itu, yang akan menjadi pemilihan Palestina pertama dalam 15 tahun.

Abbas mengutip penolakan Israel untuk menjamin pemungutan suara di Yerusalem timur yang dicaplok Israel, yang diklaim Palestina sebagai ibu kota masa depan mereka.

Tetapi para ahli Palestina mengatakan Abbas menolak keras karena takut Hamas akan menyapu bersih pemilihan, dalam pengulangan hasil pemilu tahun 2006 yang tidak diterima oleh presiden gerakan Fatah itu.

Hamas, yang sangat marah dengan penundaan pemilihan umum oleh Abbas, mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka "tidak akan menjadi bagian dari... pemilihan kota yang terfragmentasi."

“Solusi yang tepat adalah mengadakan pemilihan umum yang komprehensif” untuk kepresidenan Palestina, dewan legislatif Palestina, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), badan-badan kota dan serikat pekerja dan mahasiswa, kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem, kepada wartawan.

Pemungutan suara itu bisa terjadi “secara bersamaan atau sesuai dengan jadwal yang disepakati secara nasional,” katanya. “Jika itu rencananya, kami siap untuk berpartisipasi.”

Pemilihan kota yang diadakan oleh PA akan berlangsung di 387 daerah di seluruh Tepi Barat dan Gaza pada 11 Desember, dan kemudian di 90 tempat lain di kemudian hari yang belum ditentukan. Dari 477 tempat pemungutan suara, hanya 11 yang berada di Gaza.

Penolakan Hamas terhadap proses tersebut akan membuat pemungutan suara tidak mungkin dilakukan di Gaza, wilayah yang diblokade Israel yang dikendalikan oleh kelompok Islamis itu sejak 2007.

Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, tetapi berusaha untuk memperkuat legitimasinya melalui kemenangan pemilihan dan dengan bergabung dengan PLO, sekelompok faksi Palestina yang diakui oleh Israel dan masyarakat internasional. (AFP)

Editor : Sabar Subekti