Hanura Harap Setnov dan Akom Lakukan Komunikasi Politik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua DPP Partai Hanura Sarifudin Suding ‎menyarankan agar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) dan Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) melakukan komunikasi terkait rencana pergantian Ketua DPR RI.

Komunikasi itu, kata Suding, dapat mengantisipasi konflik kepentingan baik bagi internal partai dan lembaga dewan.

“Saya kira ini perlu dibicarakan secara internal. Karena Pak Ade Komarudin kan juga anggota Fraksi Golkar. Kalau bisa dilakukan secara soft tanpa menimbulkan riak-riak, ada kelegowoan, ketika fraksi ingin melakukan pergantian,” kata Suding saat dihubungi wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Rabu (23/11).

Selain itu, kata wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini,  sebenarnya tidak ada hambatan bagi Ketum Partai Golkar Setya Novanto untuk kembali menjadi Ketua DPR.

“Ini karena MKD tidak pernah mengambil keputusan bahwa Novanto melanggar kode etik dewan terkait kasus 'Papa Minta Saham',” kata dia.

Apalagi, kata Suding, setelah putusan MK atas pasal 5 UU ITE nomor tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang menyatakan rekaman Sudirman Said ilegal itu membuktikan Novanto tidak bersalah. Pergantian pimpinan DPR, katanya, harus sesuai dengan Pasal 87 UU No 17 tahun 2014 tentang MD3.

“Tapi satu hal yang pasti, selama ini belum ada putusan MKD yang mengatakan Setnov melanggar. Tidak menjadi hambatan jika Pak Setnov ingin kembali menjadi ketua DPR,” kata dia.

Suding mengatakan pihaknya juga tidak memiliki kewajiban untuk memulihkan nama baik Novanto. Selama kasus 'Papa Minta Saham' bergulir, MKD tidak pernah mengambil keputusan untuk memberhentikan lantaran Novanto sendiri memilih mengundurkan diri.

“Saya kira bukan  dalam kaitan pemulihan nama baik. Justru di MKD itu berkaitan pemulihan tapi kan selama ini MKD tidak pernah mengambil keputusan untuk memberhentikan,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari