Hanura: Tim 7 Hanya Alat Jokowi Tidak Melantik BG

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding menilai pembentukan Tim 7 untuk mencari masukan terkait polemik institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya cara Presiden Joko Widodo menyembunyikan alasan sesungguhnya.

Menurut dia, tim yang disebut independen itu hanya alat Presiden RI ketujuh untuk menunda pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan.

“Terbentuknya tim tersebut hanya menjadi alat Jokowi untuk menggunakan orang lain untuk tidak melantik Budi Gunawan,” kata Sudding saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

“Jadi, Jokowi menggunakan tangan orang lain untuk tidak melantik Budi Gunawan,” dia menambahkan.

Menurut dia, pelantikan Budi Gunawan tidak dapat teralisasikan lantaran adanya Tim 7 yang dibentuk Presiden Jokowi itu. Di mana, tugas tim tersebut untuk memberikan rekomendasi kepada presiden.

“Paling tidak memberikan rekomendasi kepada presiden untuk menolak pelantikan Budi Gunawan. Itulah yang dijadilkan alasan oleh presiden nantinya kepada partai pendukung yang mendesak pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri,” ujar dia.

Politisi Partai Hanura itu juga menyampaikan perseteruan yang terjadi antara KPK dan Polri berindikasi dimanfaatkan oleh orang yang tidak nyaman dengan KPK dan Komjen Polisi Budi Gunawan. Untuk itu, perseteruan tersebut berpotensi konflik.

“Ada kelompok-kelompok tertentu yang akan memanfaatkan, seperti orang-orang yang selama ini tidak nyaman baik dengan keberadaan KPK dan Komjen Polisi Budi Gunawan yang diangkat menjadi Kapolri,” kata Suding.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja