Hardiknas, Wagub DKI Ingin Perbaikan Fisik dan SDM Sekolah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Hari Pendidikan Nasional adalah momentum yang baik untuk melihat kembali seperti apa sistem pendidikan, khususnya di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta menekankan pentingnya fasilitas gedung sekolah-sekolah yang mumpuni di DKI, dan peningkatan kualitas SDM-nya (sumber daya manusia).

Untuk bangunan sekolah di Jakarta yang sampai saat ini masih mendapat banyak laporan tidak layak, yaitu sebanyak 437 bangunan sekolah negeri di Jakarta mengalami kerusakan. Beberapa di antaranya telah dilakukan renovasi sejak 2013, namun sampai sekarang belum ada peningkatan signifikan terhadap upaya tersebut.

Basuki berpendapat daripada harus dilakukan rehabilitasi, lebih baik membangun ulang bangunan sekolah. “Harusnya memang jangan direhab terus, tapi bangun ulang. Daripada rehab habis Rp 2-3 miliar, tapi besok roboh lagi. Sama seperti rumah, kalau sudah terlalu tua, rehab biasanya lebih mahal daripada bangun ulang. Jadi mending dihancurkan, bangun ulang,” kata Basuki di Balai Kota, Jumat (2/5).

Seharusnya bangunan sekolah negeri di Jakarta, menggunakan konsep seperti sekolah swasta, yaitu membangun beberapa lantai sekaligus, bukan hanya 1-2 lantai, mengingat keterbatasan lahan di Jakarta. Sedangkan sisa lahannya, bisa saja dibangun fasilitas publik lainnya, seperti rumah susun.

“Ngapaian bikin 1-2 lantai, mending tiru swasta yang langsung bikin tinggi sekalian. Jadi tidak ada yang salah kalau merobohkan sesuatu yang jelek, untuk bangun sesuatu yang lebih bagus,” kata Basuki.

Bukan Hanya Lulus 100 Persen

Selain itu, yang lebih penting adalah para kepala sekolah dan guru jangan hanya memikirkan bagaimana meningkatkan kelulusan saja. Menurut Basuki, saat ini masih banyak kepala sekolah dan guru-guru yang rela melakukan apa saja demi membuat tingkat kelulusan 100 persen di sekolahnya.

“Banyak guru yang memiliki idealisme yang tinggi. Tapi saya heran kenapa idealisme tersebut hilang saat para guru telah mendapatkan sertifikasi. Pernah dites (penelitian World Bank tahun 2012, Red), hasilnya dua pertiga guru di DKI nilainya di bawah 50, kan gawat,” sesalnya. 

Menurut Basuki, mental-mental curang yang dimiliki oleh guru akan merugikan para peserta didik setelah mereka dewasa dan terjun ke dunia kerja. Apalagi, bila nantinya Indonesia telah masuk ke dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 atau zona perdagangan bebas.

“Tidak usah jauh-jauh, waktu dilakukan lelang jabatan kepala sekolah, soalnya saja sudah mereka atur. Banyak kan softcopy dan fotokopi soal dibocorin. Artinya, kan mental curang ini sudah ada di dalam diri seorang calon kepala sekolah di DKI,” Basuki menegaskan.

Basuki berharap agar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) segera diterapkan untuk para PNS (pegawai negeri sipil). Dengan keberadaan peraturan tersebut, ia berharap dapat segera memperbaiki kualitas pendidikan di DKI Jakarta. 

“Yang perlu diperhatikan dalam memperbaiki pendidikan adalah gurunya. Karena itu begitu UU ASN keluar, kita mau pecat-pecatin guru PNS yang kerjanya tidak benar. Atau pindahkan mereka ke fungsional di instansi lain, soalnya hati mereka bukan lagi hati guru,” tandas Basuki.

 

Editor : Bayu Probo