Harga BBM Naik, Rieke Dyah Pitaloka ‘Move On’

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Politisi PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka, yang selama ini bersikukuh menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akhirnya memilih move on, tak lagi  berkutat pada aksi penolakan.

Walaupun mengatakan dirinya tetap tidak setuju pada keputusan itu, ia kini ingin mengalihkan energinya untuk memperjuangkan kenaikan upah tahun 2015.

“Sudah diputuskan naik. What next? Turunkan harga kebutuhan pokok, naikkan penghasilan rakyat. Yang terkena imbas bukan hanya 15,5 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) dan yang dapat KKS Rp 200.000/ bulan,” kata dia melalui akun twitternya hari ini (18/11)

Ia mengutip data Badan Pusat Statistik yang menyatakan setiap kenaikan harga BBM  Rp 1000/liter, penghasilan rakyat harus naik Rp100.000/bulan. Sedangkan apabila naik Rp.2000/liter,  pendapatan rakyat harus naik Rp 200.000/bulan.

Menurut dia, pekerja formal di Tanah Air berjumlah 46,6 juta, sedangkan pekerja informal mencapai 67,5 juta. “Mereka tidak termasuk 15,5 juta RTM, tetapi jelas kena dampak,” tutur dia.

Ia menegaskan, bahwa dia tetap menolak kebijaksanaan pencabutan subsidi BBM yang berdampak pada  kenaikan harga BBM.  “Kalau ditanya setuju atau tidak, harga BBM ke rakyat naik atau tidak, saya tetap pada pendirian konstitusi, tidak setuju,” tutur dia.

Namun, di bagian lain kicauannya, ia sama sekali tidak menyebut upayanya menolak kenaikan harga BBM tersebut. Ia justru membeberkan langkah-langkah mengatasi dampak kenaikan harga.

“Saya sedang fight untuk kenaikan upah 2015 yang juga harus perhitungkan dampak inflasi yang akibatkan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup lainnya naik,” ujar dia.

“Jangan lanjutkan kebijakan politik upah murah. Cabut Inpres 9/2013 tentang kenaikan upah sesuai pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.

Ia menyerukan Pemerintah untuk melakukan intervensi ekonomi.  Intervensi itu meliputi pemberian subsidi bagi rakyat yang bergerak dari hulu dan hilir pengadaan pangan agar harga turun. Ia juga meminta pemerintah menurunkan harga pangan, termasuk dengan cara memberantas mafia pangan tanpa tebang pilih.

“Jika hal-hal ini tidak diupayakan, maka tak ada bedanya dengan kenaikan harga BBM tahun 2005 dan 2008. Pak JK paling paham soal itu,” pungkas dia.