Harga Beras Naik, Pemerintah Dinilai Tidak Sensitif

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kenaikan harga beras sebenarnya bisa dicegah bila pemerintah sensitif terhadap potensi kelangkaan stok beras dengan memberi instruksi pada Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) melakukan operasi pasar sejak awal.

"Pemerintah tidak punya sensitifitas, ketika terjadi perubahan kebijakan harusnya lebih antisipatif dong," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi, (24/2) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/2).

Menurut politisi PAN itu penyebab kenaikan harga beras diantaranya karena persoalan gagal panen dampak cuaca buruk yang mengakibatkan volume berkurang dan stok di pasar menurun. Kemudian, dia melanjutkan terdapat perubahan kebijakan penerima Beras Miskin (Raskin) sejak bulan November-Desember 2014 dan Januari 2015 tidak lagi mendapatkan secara langsung, dialihkan melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Sehingga penerima Raskin menyerbu pasar-pasar untuk membeli beras, menyebabkan harga beras menjadi tinggi," ujar Viva.

Dalam persoalan ini, Viva mempertanyakan mengapa pemerintah tidak sejak jauh hari menginstruksikan Bulog melakukan operasi. Sebab, kata dia, seperti laporan yang diterima Komisi IV DPR terdapat terdapat Cadangan Beras Pemerintah (CPB) sebanyak 1.8 juta ton untuk persediaan secara nasional selama enam bulan.

"Sudah mengetahui bahwa terjadi penurunan volume panen, sudah mengetahui bahwa penerima raskin itu akan menyerbu pasar pasar, tapi kenapa tidak dilakukan penambahan kuota ke pasar-pasar. Dalam kondisi sekarang pemerintah harus segera perintahkan Bulog melepas beras," tutur Viva.

Editor : Bayu Probo