Harga Buyback Indosat Rp 200 Triliun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Peneliti Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan apabila PT Indosat dibeli kembali (buyback) maka diperkirakan harga jual perusahaan tersebut sekitar Rp 200 triliun.

"Sekarang itu harga Indosat bisa menyampaikan Rp 100 triliun, kalau bisa buyback, apa bisa Jokowi menyiapkan anggaran itu pada APBN, harganya pasti naik Rp 200 triliun," ujar Marwan Batubara saat diskusi "Mengungkap Sejarah Sisi Gelap Penjualan Indosat" di Jakarta, Kamis (26/6).

Marwan menanggapi pernyataan Jokowi yang ingin membeli kembali PT Indosat dalam debat tahapan ketiga bertema politik internasional dan ketahanan nasional.

Menurut mantan general manager PT Indosat tersebut, pernyataan Jokowi yang ingin buyback mengonfirmasi betapa penting bisnis Indosat yang dulu tidak diakui.

"Kalau Jokowi ingin buyback itu kan mengonfirmasi betapa penting bisnisnya Indosat yang dulu tidak diakui, pelanggan Indosat sekarang 60 juta kalau dulu itu pelanggan selulernya tiga juta," kata dia.

Apalagi pada 2002, lanjutnya, kredit rating PT Indosat itu Double A yang memudahkan untuk mendapatkan pinjaman.

"Dulu kredit ratingnya Double A, dan itu mudah untuk mendapatkan pinjaman," ujar dia.

Ia mengutarakan seharusnya Jokowi berani bahwa penjualan Indosat itu salah, kalau mantan Walikota Solo tersebut tidak berani mengatakannya maka itu menandakan siapa serta dimana sikap Jokowi itu.

"Seharusnya Jokowi berani bahwa yang salah itu Megawati(mantan presiden, Red), kalau dia tidak berani maka itu sekaligus siapa dan dimana sikap Jokowi itu," ujar dia.

MPR

Terkait pendukung Megawati yang menyalahkan penjualan aset Indosat merupakan kesalahan MPR, ia mengatakan bahwa itu tidak benar dan memutarbalikkan fakta.

"Pendukung Jokowi bilang bahwa Indosat itu atas perintah MPR? Saya mencari bahwa TAP MPR tahun 2001, yang dilakukan TAP MPR itu supaya pemerintah melakukan privatisasi dan sebelum melakukannya harus dikonsultasi terlebih dahulu.

Kaitannya dengan Pak Amien Rais, kami datang ke kantor Pak Amien (Ketua MPR saat itu) dan ia itu mendukung kita. Jadi, sangat keterlaluan kalau ada teman-teman Jokowi itu memutarbalikkan fakta, dan mendesak panglima saat itu TNI Jenderal Endriartono Sutarto untuk disampaikan kepada presiden Megawati agar Indosat tidak dijual, tapi tidak berhasil," kata dia.

Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Legislator: Penjualan Indosat Sarat dengan Permainan

Anggota Komisi 1 Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Chandra Tirta Wijaya mengatakan penjualan PT Indosat ke Temasek pada 2002 (masa pemerintahan Megawati) sarat dengan permainan mengingat penjualannya hanya Rp 5,6 triliun dan pajaknya 5 persen.

"Ketika Indosat dijual banyak sekali permainan, pajak hanya 5 persen dengan harga Rp 5,6 triliun," ujar Chandra Tirta Wijaya saat diskusi "Mengungkap Sejarah Sisi Gelap Penjualan Indosat" di Jakarta, Kamis.

Padahal, lanjutnya, Indosat itu mempunyai orbit dan itu sangat strategis karena tidak sembarangan negara mempunyai orbit.

"Makanya tidak heran kalau kita rentan terhadap penyadapan, ketika itu kami sangat memperhatikan penjualan orbit yang dijual," ujar dia.

Selain orbit, ia mengatakan, ada frekuensi yang lebar didapatkan Indosat pada 2002. Frekuensi ini sangat terbatas dan tidak bisa diproduksi lagi.

Ia mengatakan, pada 2002 Indosat merupakan perusahaan bagus berkembang dan memiliki sumber daya manusia nomor satu.

Terkait pernyataan capres Jokowi yang ingin membeli kembali PT Indosat, ia mengatakan harga Indosat akan melonjak bahkan diperkirakan bisa mencapai Rp 200 triliun karena Indosat mempunyai orbit dan frekuensi.

"Coba bayangkan kalau ada capres yang ingin buyback bisa saja harganya Indosat itu Rp 200 triliun, lantaran perusahaan ini punya orbit dan frekuensinya lebar," kata dia.

Ia mengutarakan sejak 2002 sampai sekarang dirinya menolak tegas penjualan Indosat.

"Buyback" Indosat Tidak Lagi Urgensi

Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Arief Yahya mengisyaratkan bahwa tidak ada lagi urgensi buyback saham PT Indosat Tbk karena fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi sudah dimiliki Telkom.

"Soal wacana buyback Indosat sebaiknya jangan tanya ke saya. Tapi, yang pasti Telkom menguasai semua infrastruktur telekomunikasi mulai telepon tetap, teknologi seluler, hingga satelit sudah kami kuasai," kata Arief, usai menyaksikan Topping Off Hotel GranDhika Blok M, milik PT Adhi Karya (Persero), di Jakarta, Rabu.

Menurut Arief, Telkom sebagai entitas bisnis milik negara (BUMN) sudah sangat siap mengembangkan semua layanan kepada masyarakat, termasuk untuk keamanan nasional dengan penguasaan satelit oleh negara.

"Negara mutlak harus menguasai satelit," ujarnya.

Saat ini Telkom memiliki dua satelit yaitu Telkom-1 dan Telkom-2, dan sedang dibangun Satelit Telkom-3 yang akan diluncurkan pada tahun 2016.

Seiring dengan itu Arief juga menuturkan tidak ada rencana Telkom untuk buyback saham SingTel sebesar 35 persen di PT Telkomsel, anak usaha Telkom seperti yang diwacanakan sejumlah pihak jika buyback saham Indosat tidak tercapai.

"Tidak ada rencana itu (buyback saham SingTel di Telkomsel). Tidak ada masalah, karena yang penting sudah kita kuasai semua infrastrukturnya," ujar Arief.

Sebelumnya, saat Debat Capres, Minggu (22/6) malam, persoalan Indosat menjadi salah satu pembahasan setelah capres Prabowo Subianto menanyakan kepada capres Joko Widodo soal pelepasan saham Indosat saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Jokowi menjawab bahwa pelepasan saham Indosat ketika itu tidak terhindarkan karena Indonesia dalam keadaan krisis.

Namun capres dengan nomor urut 2 ini memastikan jika kelak terpilih salah satu agendanya adalah buyback Indosat karena memang ada klausul yang boleh membeli kembali saham yang saat ini dikuasai Qatar Telecom itu.

Menurut catatan, Indosat dikuasai perusahaan asal Qatar, Ooredoo Asia Pte Ltd, dengan kepemilikan saham sebesar 65 persen, pemerintah Republik Indonesia 14,29 persen, perusahaan Amerika Serikat Skagen sebesar 5,42 persen, selebihnya 15,29 persen dimiliki publik.

Sementara pada tahun 2013, Indosat mencatat kerugian sebesar Rp 2,78 triliun, ekuitas Rp 16,5 triliun, dan total aset sebesar Rp 54,5 triliun.

Pengamat: Indosat Memang harus Dibeli Kembali

Pengamat ekonomi Universitas Maranatha Bandung Evo S Hariandja mengatakan Indosat memang harus dibeli kembali bila memang ada klausul perusahaan telekomunikasi itu bisa dibeli kembali.

"Kalau memang negara ada uangnya, dan ada klausul Indosat bisa dibeli kembali, maka memang harus dibeli. Kita harus kembalikan kedaulatan telekomunikasi kita," kata Evo S Hariandja dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Pengajar Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan sejak Indosat dibeli perusahaan telekomunikasi asal Singapura, telepon dari Singapura ke Jakarta tidak lagi merupakan sambungan internasional.

"Itu tentu tidak adil bagi Indonesia. Warga Singapura yang akan menelepon ke Jakarta lebih murah daripada warga Jakarta yang akan menelepon ke Singapura," tuturnya.

Saat debat kandidat putaran III bertema "Politik Internasional dan Ketahanan Nasional" pada Minggu malam (22/6), calon presiden Prabowo Subianto menanyakan tentang penjualan Indosat kepada pesaingnya, Joko Widodo.

Prabowo menanyakan sikap Jokowi tentang penjualan saham Indosat ketika Megawati Sukarnoputri menjadi Presiden. Megawati, ketua umum PDI Perjuangan pada Pemilu Presiden 2014 mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden.

Prabowo menanyakan soal Indosat, setelah pesaingnya itu berbicara mengenai "drone" atau pesawat pengintai tak berawak untuk memperkuat ketahanan nasional.

"Kalau bicara drone dan sebagainya, masalah satelit jadi sangat strategis dalam ketahanan nasional kita. Masalahnya, waktu pemerintahan dipimpin Megawati, dia menjual Indosat yang saat itu punya dua posisi geostasioner di atas wilayah udara. Apabila jadi presiden, apa langkah Bapak? Apakah akan dibeli kembali?" tanya Prabowo.

Menanggapi pertanyaan itu, Jokowi --panggilan akrab Joko Widodo-- menjawab akan melakukan buyback atau membeli kembali saham PT Indosat yang pernah diprivatisasi pemerintahan sebelumnya.

"Ke depan kita buyback saham itu jadi milik kita lagi oleh karena itu pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7 persen," katanya.

Jokowi mengatakan saat pemerintahan Megawati, kepemilikan saham di Indosat dilepas karena kondisi dan imbas krisis ekonomi saat itu sangat berat.

Menurut Jokowi, pada 1998 kondisi ekonomi belum baik, sulit dibandingkan keadaannya dengan kondisi ketika perekonomian normal.

"Jangan bicara saat posisi normal. Bicara saat krisis, keuangan sangat berat. Waktu itu Indosat kita jual tapi kita lihat ada klausul apa di situ. Bisa diambil kembali, hanya sampai saat ini belum," katanya.

Pemilu Presiden pada 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut satu, dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan nomor urut dua.

Jokowi: Prabowo Tidak Rasakan Krisis Saat Jual Indosat

Kandidat Presiden nomor urut dua kembali menjelaskan rencana dia membeli kembali atau buyback saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (Indosat) yang sempat dijual ketika era pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Jokowi menjelaskan bahwa saat itu pada tahun 1998, terjadi krisis ekonomi yang cukup melemahkan perekonomian Indonesia sehingga sebagai pimpinan negara, Megawati akhirnya memutuskan menjual Indosat kepada Singapore Technologies Telemedia (STT).

Jokowi bahkan menuding Prabowo, yang menanyakan rencana Jokowi terkait hal itu saat debat capres Minggu malam, tidak sensitif dengan penderitaan masyarakat saat itu.

"Kita yang ada di dalam negeri pasti rasakan itu, krisis ekonomi mendera kita seperti apa. Pak Prabowo tidak merasakan itu karena saat itu Beliau tidak di dalam negeri. Saya nggak tahu dia di mana," kata Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin malam.

Lagi pula menurut Jokowi, penjualan 41,9 persen saham pemerintah di PT Indosat sebelumnya sudah disetujui oleh DPR dan MPR saat itu.    

"Karena krisis ekonomi ketika itu dapat berdampak panjang hingga 6-7 tahun. Dalam kondisi krisis, ya kan, kita memang harus punya pilihan-pilihan, dan pemimpin harus memutuskan mana yang baik untuk negara dan mana yang tidak. Dan saat itu diputuskan menjual Indosat, karena memang negara membutuhkan uang, negara membutuhkan anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan," katanya.

"Itu juga sudah disetujui DPR dan MPR. Pertanyaannya adalah apakah itu bisa dibeli kembali? Bisa. Di klausul ada," jelas Jokowi.

"Makanya saya sampaikan kalau pertumbuhan bisa di atas tujuh persen, membeli Indosat itu bukan sesuatu yang sulit. Kalau dinilai rugi, ya manajemennya diperbaiki," katanya.

Pemilihan Presiden 9 Juli mendatang diikuti dua calon pasangan capres dan cawapres Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Ant)