Harga Eceran BBM di Aceh Melambung

BANDA ACEH, SATUHARAPAN.COM - Harga eceran bahan bakar minyak jenis solar dan premium subsidi di tingkat pedagang di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, saat ini melambung di atas harga normal, yakni Rp 10 ribu dan Rp 9 ribu/liter. 

Anggota DPRK Aceh Selatan Azmir di Tapaktuan, Ibukota Aceh Selatan, Rabu mengatakan, berdasarkan hasil pantauan pihaknya di lapangan, harga solar yang dijual enceran saat ini tembus Rp 10 ribu/liter, jauh di atas harga normal Rp 5.500/liter, sedangkan premium Rp 9 ribu/liter juga di atas harga normal Rp 6.500/liter.

"Harga BBM jenis solar dan premium yang dijual eceran di kios-kios di atas harga normal. Sayangnya lagi, meskipun harga mahal mencekik leher masyarakat, namun keberadaannyapun sangat sulit didapatkann, karena saat ini sedang terjadi kelangkaan BBM," kata Azmir.

Menurut Ketua Partai PKPB Aceh Selatan ini, penyebab mahalnya harga BBM jenis solar dan premium saat ini, karena keberadaannya tergolong langka di pasaran.

"Setelah dikeluarkannya kebijakan Pemerintah mengurangi pasokan kuota BBM ke daerah-daerah, keberadaan BBM, khususnya solar paling langka di Aceh Selatan, sebab kebutuhan pemakaiannya cukup banyak yakni selain dipakai oleh kendaraan umum, solar juga sangat dibutuhkan oleh nelayan dan petani serta kontraktor yang sedang mengerjakan proyek," katanya.

Sebenarnya, kata Azmir, karena dihadapkan dengan kebutuhan mendesak saat ini, masyarakat siap membeli BBM jenis solar dan premium dengan harga tinggi, asalkan keberadaannya cukup tersedia.

"Namun sayangnya, niat masyarakat ingin membeli BBM dengan harga mahalpun tidak bisa karena keberadaannya saat ini langka, sehingga kondisi tersebut telah mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu," katanya.

Karena itu, Azmir meminta kepada Pemerintah Pusat melalui PT. Pertamina (Persero) segera mengambil kebijakan atau membuat program untuk mendirikan stasiun pengisian bahan bakar nonsubsidi di daerah-daerah, agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan BBM.

"Saya harap usul tersebut dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan BBM, yakni bagi masyarakat umum yang ingin mendapatkan BBM bersubsidi silahkan ke SPBU dan bagi masyarakat yang ingin menggunakan BBM untuk industri atau keperluan bisnis lainnya silahkan ke stasiun pengisian bahan bakar nonsubsidi, sehingga ada pilihan yang jelas bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, pengelola SPBU Tapaktuan, Erza Zuhri, secara terpisah mengatakan, penyebab terjadinya kelangkaan BBM saat ini akibat adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Pertamina melakukan pengurangan pasokan ke masing-masing SPBU.

"Kondisi itu memang sudah berlaku secara nasional bukan di Aceh Selatan saja, di mana saat ini hampir seluruh Indonesia mengalami persoalan kelangkaan BBM tersebut," ujarnya.

Karena itu, kata Erza, terkait dengan terjadinya kelangkaan BBM di Kabupaten Aceh Selatan sejak sebulan terakhir, tidak bisa terelakkan lagi dan pihaknya pun mengaku tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi persoalan tersebut.

Menurut dia, letak kesalahan sehingga timbulnya persoalan tersebut, sebenarnya berada pada pihak pemerintah yang telah mengurangi pasokan kuota BBM ke SPBU seluruh Indonesia.

"Jika pihak pemerintah tidak sanggup lagi menanggung beban anggaran dalam APBN Tahun 2014 untuk mensubsidi harga BBM, kenapa tidak mengambil kebijakan menaikkan harga BBM, bukan justru mengurangi pasokan kuota," ujarnya.

Soalnya, kata Erza Zuhri, imbas dari kebijakan pengurangan kuota tersebut sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat.

"Kondisi saat ini, yang kita sayangkan adalah nasib masyarakat lapisan bawah seperti nelayan yang tidak bisa lagi bekerja mencari ikan di laut, demikian juga sopir angkutan umum tidak bisa lagi mengangkut penumpang dan juga petani tidak bisa lagi mengoperasikan hand traktornya untuk membajak sawah serta juga mengganggu aktivitas kalangan masyarakat lainnya," ungkapnya.

Karena itu, kata Erza, pihaknya atas nama salah seorang pengelola SPBU di Aceh Selatan meminta kepada Pemerintah Pusat melalui pihak Pertamina agar mengevaluasi kembali terkait kebijakannya yang sangat meresahkan masyarakat tersebut. (Ant)