Hari Anti Korupsi, Jokowi: Korupsi Pangkal Masalah Pembangunan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo mengatakan korupsi merupakan pangkal atau sumber dari berbagai tantangan dan masalah pembangunan di Indonesia.

"Korupsi adalah pangkal dari berbagai tantangan dan masalah pembangunan, dari urusan penciptaan lapangan kerja, mutu pekerjaan, pelayanan masyarakat, hingga harga kebutuhan pokok," kata Jokowi dalam akun media sosial Instagram @jokowi bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2022, dikutip Jumat (9/12).

Dia menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan pernah lelah dan lengah untuk terus-menerus mendorong Indonesia yang bersih dan maju. "Selamat Hari Antikorupsi Sedunia 2022," tambahnya.

Hari Antikorupsi Sedunia adalah kampanye global yang diperingati setiap 9 Desember untuk meningkatkan kesadaran publik agar bersikap anti korupsi. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menginisiasi kampanye tersebut sejak penandatanganan Konvensi PBB Melawan Korupsi di Merida, Meksiko, pada 9-11 Desember 2003.

131 Negara Tidak Serius Berantas Korupsi

Sementara itu, Achim Steiner, Administrator Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP) dalam pernyataannya menyebutkan, PBB dan mitra bekerja bersama masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan hingga memajukan kesetaraan jender dan menghadapi percepatan krisis iklim.

Namun tangga menuju dunia yang lebih baik ini ditarik ke bawah dalam bentuk korupsi. Dalam banyak hal, upaya global untuk melawan korupsi terhenti. Diperkirakan 131 negara tidak membuat kemajuan berarti dalam memberantas korupsi selama dekade terakhir.

Biaya korupsi sangat besar sekitar US$ 2,6 triliun per tahun, keuangan yang dialihkan dari bidang-bidang vital. Singkatnya, diperkirakan akan menelan biaya US$ 40 miliar per tahun untuk mengakhiri kelaparan dunia pada tahun 2030. Artinya, orang tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang menyelamatkan jiwa seperti vaksin COVID-19 atau anak-anak tidak dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Korupsi tidak hanya mengikuti konflik, tetapi juga sering menjadi salah satu akar penyebabnya. Ini menyulut konflik dan menghambat proses perdamaian dengan merusak supremasi hukum, memperburuk kemiskinan, memfasilitasi penggunaan sumber daya secara ilegal, dan menyediakan pembiayaan untuk konflik bersenjata. (dengan un.org/Antara)

Editor : Sabar Subekti