Hari ke-9 Protes Rakyat Lebanon: Hizbullah Bentrok dengan Demonstran

BEIRUT, SATUHARAPAN.COM- Pemimpin Hizbullah Lebanon, Hassan Nasrallah mengatakan menolak dilakukan pemilihan umum awal dan pengunduran diri pemerintah seperti yang diserukan rakyat yang menggelar protes di seluruh negeri dan telah memasuki hari kesembilan.

Protes di Lebanon dipicu oleh rencana pemerintah mengenakan pajak pada pengiriman pesan melalui telefon. Namun protes berkembang ke arah tuntutan agar pemerintah mundur, karena diilai tidak efektif akibat politik sektarian, dan korupsi yang meluas di elite politik yang membuat Lebanon terjerumus dalam krisis ekonomi.

“Kami tidak meminta presiden untuk mengundurkan diri dan kami tidak setuju dengan pemilihan awal. Saya dituduh melindungi status quo, tetapi tidak, kami melindungi negara dari kekosongan kekuasaan yang akan menyebabkan kekacauan," kata Nasrallah dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dikutip Al Arabiya.

Sementara itu dilaporkan bahwa pendukung Hizbullah pimpinan Nasrallah bentrok dengan pengunjuk rasa di Beirut pada hari Jumat (25/10). Polisi anti huru hara datang untuk memisahkan kedua kelompok itu, dan tentara menegaskan kembali janjinya untuk melindungi para demonstran. Pada Kamis malam bentrokan terjadi ketika pengunjuk rasa diserang di Nabatieh di Lebanon selatan.

Kontra Protes Rakyat

Nasrallah mendesak para pendukungnya untuk menjauh dari protes rakyat secara nasional dan menuduh kedutaan besar pemerintah asing mendanai protes itu.

“Kamu ingin protes, kamu butuh uang. Bagaimana protes ini didanai? Tolong jelaskan kepada kami bagaimana? Anda meminta transparansi kepada kami. Apakah Anda dibayar oleh kedutaan besar tertentu?" kata Nasrallah .

Dia memperingatkan situasi saat ini di Lebanon sedang mengarah pada kekacauan umum, gangguan keamanan, atau perang saudara. “Jika kekosongan terjadi, itu akan menyebabkan kekacauan, bencana. Negara akan hancur, mari berharap tidak akan ada perang saudara," kata Nasrallah.

Dia mengatakan bahwa reformasi yang muncul dari protes "belum pernah terjadi sebelumnya." Dan dikatakan tidak ada pemerintah Lebanon yang dapat menyetujui reformasi tersebut dalam satu sesi.

Usulan Reformasi

Reformasi yang ditawarkan oleh Presiden Michel Aoun antara lain adalah perubahan konstitusi, termasuk membentuk undang-undang yang menghapuskan kekebalan anggota parlemen melalui kerahasiaan bank. Ini terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh elite politik.

Aoun menyalahkan korupsi yang meluas di pemerintah dan politik sektarian yang telah menjerumuskan Lebanon kepada krisis ekonomi. Dia mengusulkan agar setiap uang yang dijarah (korupsi) oleh pejabat negara harus dikembalikan ke rakyat. Nasrallah mengusulkan agar implementasi reformasi itu dengan tenggat waktu tertentu.

Perdana Menteri Lebanon, Saad Hariri, pada hari Minggu mempresentasikan rencana ekonomi kepada perwakilan dari berbagai blok politik untuk membantu meredakan kerusuhan yang menyebabkan protes massa di seluruh negeri yang menyerukan pengunduran diri pemerintah.

Pemerintah Lebanon menyetujui paket reformasi itu pada hari Senin. Keputusan tersebut termasuk memotong 50 persen dalam gaji pejabat saat ini dan  3,3 miliar dolar AS kontribusi dari bank untuk mengatasi defisit anggaran tahun 2020.

Hariri juga berencana memprivatisasi sektor telekomunikasi dan perbaikan untuk sektor kelistrikan yang lumpuh, serta permintaan bantuan ke donor asing potensial dan investor yang diperkirakan memasukkan dana sekitar 11 miliar dolar AS ke Lebanon.

Protes di Lebanon juga menyerukan perbaikan besar-besaran sistem politik Lebanon untuk mengatasi persaingan sektarian di antara blok-blok politik yang membuat pemerintah tidak bekerja dengan efektif, termasuk juga masalah adanya milisi bersenjata di negara itu.

Editor : Sabar Subekti