Hasil Evaluasi Kemendagri, Belanja Pegawai DKI Terlalu Besar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kementerian Dalam Negeri Rabu (4/3) siang tadi memaparkan hasil evaluasinya terhadap revisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dikirim oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pekan lalu.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek, masih ada temuan dalam berkas APBD tersebut yang nilainya terlalu besar, yakni terkait anggaran belanja pegawai DKI yang nilainya mencapai Rp 20 triliun. Di dalamnya juga terdapat nilai anggaran untuk belanja ATK atau alat tulis kantor yang ‘gila-gilaan’.

“Belanja jasa kantor, dan habis pakai besar. Kenapa tidak dialihkan untuk meningkatkan belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja infrastrukutur saja,” ujar Raydonnyzar yang akrab disapa Donny di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara seusai bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Selain itu, belanja makan dan minum serta perjalanan dinas juga dinilai telalu besar. Namun, Donny menilai evaluasi ini dapat menjadi pelajaran yang kepada Pemprov DKI.

Sementara perihal tunjangan pegawai yang fantastis, Donny mengatakan masih akan melihat nilai rasionalitasnya. 

Terkait anggaran belanja pegawai yang dinilai melebihi batas, Ahok mengatakan masih ada oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencoba memasukkan anggaran tersebut ke APBD yang disetor ke Kemendagri.

 “Makanya kita harus menggunakan sistem e-budgeting sehingga usaha oknum SKPD tersebut bisa langsung diketahui,” ujar Ahok seusai berkunjung ke Kemendagri.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja