Hatta: Ketahanan Air Jadi Prioritas Nasional

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan masalah ketahanan air menjadi salah satu agenda prioritas nasional yang harus dituntaskan untuk mengatasi kelangkaan air dan mendorong pengadaan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan masyarakat.

"Kita menginginkan agar daya tahan air menjadi agenda prioritas nasional, karena saat ini sudah dianggap krisis air dan ini tidak bisa ditunda-tunda," katanya seusai Rapat Koordinasi Dewan Sumber Daya Air Nasional di Jakarta, Kamis (19/12).

Hatta mengatakan salah satu pembahasan krusial dalam rapat tersebut adalah mengenai pembuatan rancangan tata ruang wilayah yang lebih memadai untuk mewujudkan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air.

"Jadi, ke depan, tidak boleh lagi terjadi satu daerah memerlukan waduk tetapi tidak ada lahannya. Masalah ini harus menjadi pertimbangan ke depan. Pembentukan tata ruang tersebut mencakup daerah resapan dan sumber mata air yang bisa hilang akibat pembangunan," katanya.

Hatta memastikan sumber air tidak boleh dikuasai oleh sekelompok orang atau perusahaan tertentu dan pemanfaatannya harus bermanfaat bagi keseluruhan masyarakat agar masalah terkait ketahanan pangan terselesaikan.

"Tidak boleh ada ego sektoral mengenai sumber daya air, karena air harus digunakan untuk semua kepentingan, oleh sebab itu definisi dari sumber daya air menjadi penting di sini," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menambahkan masalah ketahanan air penting, karena pada musim hujan volume air melimpah, sebaliknya pada musim kemarau kondisinya serba kekurangan air.

"Pengelolaan air menjadi sangat penting, karena kita tidak bisa hidup tanpa air. Ketahanan air adalah kondisi di mana air itu selalu ada untuk menunjang kehidupan kita ke depan, untuk anak cucu kita dan seterusnya," ujarnya.

Menurut Djoko, program ketahanan air yang sedang disiapkan pemerintah adalah menyangkut reboisasi atau penanaman kembali hutan serta pembuatan waduk dan perbaikan embung untuk pengairan atau irigasi sawah di pedesaan.

Djoko memastikan Kementerian Pekerjaan Umum memiliki dana Rp 3 triliun untuk membenahi sarana sumber daya air dan Rp 5 triliun dari anggaran 2014 untuk membangun waduk baru sebagai upaya mengatasi masalah pengairan. (Ant)