Hidayat: Ayah Megawati Saja Tak Setuju Pilkada Langsung

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan ayah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Ir. Soekarno, red) tidak setuju dengan diadakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, dengan mencabut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 pada tahun 1959.

“Ayahnya Bu Mega justru tidak setuju dengan Pilkada secara langsung dengan mencabut UU No.1 tahun 1957 pada tahun 1959,” kata dia saat ditemui usai menghadiri Sidang Paripurna Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR/DPD RI terpilih periode 2014-2019, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).

Dia mengatakan, menurut Soekarno pilkada secara langsung itu tidak sesuai dengan nilai demokrasi Indonesia yang asli yaitu sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Namun Hidayat akan menghormati bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena itu merupakan hak konstitusional presiden.

“Tapi mungkin beliau ingin menyatakan kesungguhannya berpihak pada rakyat yang ingin pilkada langsung. Namun dengan dikeluarkannya Perppu, undang-undang yang telah disahkan belum berarti gugur, karena akani diusulkan dulu ke DPR, yang nanti pembahasannya diagendakan pada siang ini, Rabu (1/10),” kata dia.

“Bisa diterima, bisa juga ditolak,” Hidayat menambahkan.

Karena, lanjut dia, jika Perppu dikeluarkan Perppu untuk alasan mendesak, kurang bisa diterima. “Toh Indonesia aman-aman saja kok,” ujar dia.

Ketika ditanya apakah Perppu dapat disahkan oleh DPR RI atau tidak hidayat mengatakan lihat saja jumlah komposisi anggota DPR. “Dalam Koalisi Merah Putih itu ada 291 orang, sisanya hanya 207 orang. Coba aja kira-kira 291 sama 207 menang mana?” tutur Politisi PKS itu.

Ia juga mengungkapkan bila Perppu dikeluarkan oleh Presiden SBY justru akan membuat Koalisi Merah Putih semakin solid menyikapi segala sesuatu secara bersama-sama.

Tantang Pendukung Jokowi-JK

Hidayat pun menantang kebenaran pernyataan sejumlah  kader dari partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menyatakan akan ada partai baru yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

"Kita lihat benarkah apa yang dibilang sejumlah orang yang bernaung dalam partai pendukung Jokowi-JK. Saya tegaskan Koalisi Merah Putih solid," kata dia.

Menurut mantan Ketua MPR itu, bukan sekali ini klaim seperti itu ia dengar. Tapi hingga kini  hasilnya belum terbukti ada Partai Politik dari Koalisi Merah Putih yang menyeberang ke Jokowi-JK. Termasuk gembar-gembor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) Akan merapat ke koalisi Jokowi-JK.

"Klaim-klaim seperti itu kan sudah sering kita dengar. Pak Jokowi mengatakan 80 persen yakin PAN dan PPP akan bergabung. Nyatanya tidak ada yang bergabung. Sebelumnya, bahkan beliau mengatakan Demokrat dan PAN Sudah merapat, nyatanya tidak ada yang merapat," ujar dia.

"Jadi kita Tunggu saja kebenaran dari pernyataan seperti itu," Hidayat menegaskan.

Menurut Hidayat, sejauh ini Partai-Partai yang tergabung dalam KMP masih solid. "Karena tidak ada alasan untuk kemudian berpindah ke koalisi yang lain. Kami solid bukan karena kami banyak jumlahnya. Kami solid karena idealisme," ucap dia.

Ditemui di tempat terpisah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arya Bima membenarkan ada partai politik di luar koalisi Indonesia Hebat akan bergabung.

Bahkan menurut Aria Bima, berdasarkan lobi yang dilakukan, sekitar dua atau tiga partai politik baru akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

"Sore nanti, Insya Allah ada dua atau tiga partai politik akan bergabung," dia mengungkapkan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja