HIPMI Minta 10 Persen Tax Amnesty untuk Dukung UMKM

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta Pemerintah untuk mengalokasikan 10 persen dana yang terkumpul dari program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah.

"Kami mengharapkan 10 persen dana tax amnesty bisa dialokasikan untuk mendukung pengembangan pembiayaan UMKM untuk menyerap tenaga kerja melalui pembukaan lapangan kerja baru," kata Ketua HIPMI DIY Teddy Karim di Yogyakarta, hari Rabu (5/10).

Dia mengatakan saat ini pemerintah berkomitmen untuk membiayai sektor infrastruktur secara masif dari dana pengampunan pajak yang terkumpul.

"Tujuannya, agar tercipta keterhubungan di seluruh Indonesia dengan infrastruktur yang memadai. Sekaligus untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Itu hal yang positif," katanya.

Menurutnya, upaya mendukung UMKM ini akan menurunkan angka pengangguran dan berkontribusi dalam perekonomian nasional.

"Hasil tax amnesty kami harapkan tidak hanya dipakai untuk infrastruktur atau bidang properti seperti dikatakan pemerintah.

Tetapi pemerintah juga jangan melupakan dukungan untuk UMKM atau sektor riil, yang jauh dari prioritas pembangunan pemerintah saat ini," kata Teddy.

Data APBN 2016, pemerintah menganggarkan Rp 313,5 triliun untuk belanja infrastruktur pemerintah.

Angka itu tersebar di antaranya di Kementerian PUPera Rp 101,2 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 47,2 triliun, dana alokasi khusus Rp 57,2 triliun, dana desa untuk infrastruktur Rp 18,8 triliun, PMN Rp 40,2 triliun, dan belanja non K/L Rp 1,1 triliun.

Pada Juli lalu melalui UU Nomor 11/2016, pemerintah memberlakukan kebijakan pengampunan pajak.

Dalam APBN-P 2016, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan Rp 1.539,17 triliun dengan sekitar Rp 165 triliun di antaranya berasal dari kebijakan pengampunan pajak. (Ant)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum