Hoaks! Indonesia Mau Menaikan Semua Harga

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Di media sosial dan aplikasi berbagi pesan, beberapa hari terkakhir tersebar poster digital bergambar Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dan dikaitkan dengan harga-harga barang.

Poster yang dilansir hari Kamis (14/7) itu didominasi warnah merah menyebut sejumlah harga pangan dan energi akan melonjak.

Judul yang terdapat pada poster itu seakan-akan menyatakan sejumlah harga barang akan naik dalam waktu dekat.

Berikut judul pada poster itu:

“SRI MULYANI BAWA KABAR BURUK, PEMERINTAH MAU NAIKAN HARGA-HARGA"

Benarkah pemerintah akan menaikan harga bahan pangan dan energi di Indonesia, sebagaimana terdapat pada narasi poster itu.

Penjelasan:

Terkait harga pangan di Indonesia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut harga pangan di Tanah Air stabil, begitupula ketersediaan pangan masih dapat dijangkau bagi masyarakat.

Kementerian Perdagangan, lanjut Mendag Zulhas, terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan, termasuk ketersediaan pasokan bagi masyarakat.

Selain jaminan harga dan ketersediaan pangan, Kementerian Perdagangan juga meluncurkan MinyaKita sebagai program jaminan ketersediaan minyak goreng murah sehingga terjangkau masyarakat, yaitu dengan harga eceran tertinggi Rp14 ribu.

Di sektor energi, PT Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite, Solar, termasuk juga gas elpiji 3kg, meskipun terdapat kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, serta gas elpiji industri. 

Presiden Jokowi, pada awal Juli 2022, mengajak masyarakat Indonesia mensyukuri harga beras di dalam negeri tidak naik, meskipun terjadi gejolak rantai pasok pangan di dunia akibat konflik militer Rusia dan Ukraina.

“Untungnya, kita ini, Alhamdulillah, rakyat kita utamanya petani masih berproduksi beras, dan sampai saat ini harganya belum naik. Semoga tidak naik karena stoknya selalu ada dan sudah tiga tahun kita tidak impor beras lagi,” kata Presiden Indonesia Joko Widodo. (ANTARA)

Rating: Disinformasi