Hongaria: Ribuan Protes Rencana Pendirian Universitas China di Budapest

BUDAPEST, SATUHARAPAN.COM-Ribuan orang Hongaria, beberapa dari mereka memegang spanduk yang menyatakan "Pengkhianatan", pada hari Sabtu (5/6) memprotes rencana berdirinya universitas China untuk membuka kampus di Budapest.

Lawan liberal Perdana Menteri nasionalis, Viktor Orban, menuduhnya nyaman dengan China, dan khawatir kampus dapat melemahkan kualitas pendidikan tinggi dan membantu Beijing meningkatkan pengaruhnya di Hongaria dan Uni Eropa.

“Saya tidak setuju dengan penguatan hubungan feodal negara kami dengan China,” kata Patrik, seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang menolak menyebutkan nama lengkapnya, mengatakan pada protes di ibu kota Hungaria, Budapest.

Dia mengatakan dana harus digunakan “untuk meningkatkan universitas kita sendiri daripada membangun universitas Cina.”

Pemerintah menandatangani perjanjian dengan Universitas Fudan yang berbasis di Shanghai pada bulan April untuk membangun kampus di sebuah lokasi di Budapest di mana sebuah desa asrama untuk mahasiswa Hungaria sebelumnya telah direncanakan.

Pemerintah mengatakan Fudan adalah institusi kelas dunia dan kampusnya akan “memungkinkan siswa untuk belajar dari tempat yang terbaik.”

Kantor berita MTI mengutip Tamas Schanda, seorang wakil menteri pemerintah, yang mengatakan protes hari Sabtu itu tidak perlu dan menolak "histeria politik" berdasarkan gosip dan laporan media yang tidak berdasar.

Politisi dan ekonom oposisi telah mengkritik apa yang mereka katakan akan menjadi biaya proyek yang tinggi dan kurangnya transparansi. Walikota Budapest menentang rencana tersebut.

"Fidesz menjual grosir perumahan mahasiswa Hungaria, dan masa depan mereka, hanya agar dapat membawa universitas elite kediktatoran China ke negara itu," kata penyelenggara protes hari Sabtu di halaman Facebook.

Beijing mengatakan pada pekan ini "beberapa politisi Hungaria" berusaha menarik perhatian dan menghalangi kerja sama antara China dan Hungaria.

Orban telah membangun hubungan baik dengan China, Rusia, dan pemerintah tidak liberal lainnya, sambil bersitegang dengan sekutu Barat dengan membatasi independensi penelitian ilmiah, peradilan, dan media.

Dia menghadapi oposisi yang bersatu untuk pertama kalinya sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2010 sebelum pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada tahun 2022. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti