HRW: Indonesia Jangan Sensor LGBT

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Organisasi Pengawas Hak Asasi Manusia Internasional (HRW) memberi saran pemerintah Indonesia jangan melakukan sensor di berbagai media terkait LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)

Wakil Direktur Human Rights Watch wilayah Asia, Phelim Kine memberi saran lewat surat tertulis ke Kementerian Komunikasi dan Informasi agar  menolak usulan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terkait Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender.

"Usulan sensor siaran dengan konten LGBT menandakan sebuah serangan baru pada komunitas LGBT di Indonesia,” kata Phelim Kine, Wakil Direktur Human Rights Watch wilayah Asia seperti diberitakan HRW, hari Rabu (9/3).

Kine menyatakan HRW  memberi usulan tersebut karena diskriminasi jangan sampai dijadikan undang-undang. “Akses informasi mengenai orientasi seksual dan identitas gender adalah hak dasar yang harus dibela pemerintah, bukan justru disangkal,” kata Kine.

Pada Kamis (3/3) Komisi I DPR RI  merekomendasikan berbagai langkah kepada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk memperketat kontrol siaran televisi  terhadap siaran konten terkait LGBT, serta sanksi tegas untuk pelanggaran penyiaran konten LGBT.

Catatan HRW menyebut  Komisi I DPR RI merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informasi menutup situs online yang  mempromosikan dan menyebarkan konten terkait LGBT.

“Kementerian Komunikasi dan Informasi harus mengakhiri perkembangan represif, yang melanggar hak kebebasan berekspresi dan non-diskriminasi berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik,” kata Kine.

HRW, kata Kine, memberi saran kepada pemerintah Indonesia seharusnya melindungi, bukan membatasi, hak-hak warga untuk memiliki kebebasan berekspresi dan akses informasi, apalagi masa kini Internet telah menjadi ruang transformatif bagi aktivis hak asasi manusia dengan menawarkan perlindungan dan akses informasi penting bagi kelompok LGBT.  (hrw.org).

Editor : Eben E. Siadari