HRW: Saatnya Memberdayakan Perempuan Libya

TRIPOLI, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Libya harus segera mengangkat dan melindungi hak-hak wanita sebagai sebuah negara transisi yang selama empat dekade hidup dalam kekejaman diktator, demikian menurut laporan Human Rights Watch yang dirilis hari ini (31/5)

Parlemen, pemerintah, dan komponen pemerintah lainnya harus meyakinkan rakyat bahwa wanita dapat berpartisipasi aktif dengan terlebih dahulu mewujudkan rancangan konstitusi baru dan reformasi undang-undang yang mampu berimbas pada kehidupan para wanita, demikian menurut laporan Human Rights Watch.

"Wanita-wanita Libya kini berada dalam suatu periode yang tidak berpihak kepada mereka, dan mungkin tetap sama dalam kurun waktu sampai rancangan konstitusi baru dan mereformasi undang-undang mereka" ujar Liesl Gerntholtz, koordinator Human Rights Watch urusan wanita. "Jika Libya tidak merekonstruksi dasar-dasar hukum terkait dengan wanita, dikhawatirkan akan ada kekerasan pada tahun-tahun mendatang"

Laporan setebal 40 halaman, "Sebuah revolusi untuk semua: Hak-Hak Asasi Wanita di Libya Baru," mendorong pemerintah Libya harus menindaklanjuti dan melihat langkah-langkah kunci dimana mereka harus bertemu pihak-pihak internasional yang menolak diskriminasi gender dalam konstitusi dan dalam praktik.

Laporan tersebut mengidikasikan parlemen Libya yang disebut dengan Konggres Nasional, untuk segera melibatkan wanita dalam kegiatan-kegiatan dalam penyusunan rancangan undang-undang Hak-Hak Asasi Wanita tersebut, termasuk memasukkan wanita untuk berpartisipasi di Dewan Perwakilan Rakyat dan sekaligus ikut mempersiapkan rancangannya.

"Revolusi ini sesungguhnya seperti gempa bumi bagi status budaya wanita di Libya" ujar Iman Bugaighis, aktifis sayap kanan di Benghazi. "Kita tidak mau kehilangan apa yang telah kita raih sebagai wanita Libya"

Saudara perempuannya, Salwa Bugaighis, seorang pengacara memberi komentar: "Sebelum ini kami tidak pernah berpartisipasi kalau ada demonstrasi, hal ini sangat tabu dibicarakan di publik. Revolusi yang ada sekarang membuat kami bangga karena kami diperlakukan sebagai yang paling depan. Memang ada beberapa pihak yang tidak menginginkan kami ikut demonstrasi"

Dewan Perwakilan Rakyat yang akan dipilih melalui pemilihan umum, diperkirakan akan digelar pada akhir tahun 2013. Sidang Nasional saat ini mempersiapkan sebuah rancangan hukum bagi pemilihan umum.

Partisipasi aktif wanita dalam perubahan konstitusi sangat penting. Menurut laporan Human Rights Watch, partisipasi ini termasuk penunjukkan penasihat khusus gender untuk membantu meyakinkan rancangan undang-undang tentang wanita tersebut dapat setara dengan standar atau ketetapan internasional. Saat memulai merancang konstitusi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat harus memasukkan pembahasan yang jelas tentang jaminan kesamaan pria dan wanita. Human Rights Watch menganggap bahwa konstitusi tersebut harus jelas sehingga tujuannya sama dengan substansi hukum-hukum lain yang ada di Libya.

Human Rights Watch mengatakan bahwa Konstitusi yang baru, harus disetujui referendum masyarakat Libya, harus secara jelas melarang diskriminasi berdasar gender, jenis kelamin, kehamilan dan status perkawian, dalam semua aspek. Libya saat ini memerapkan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Wanita bersama beberapa organisasi internasional lainnya yang membutuhkan kesetaraan gender sebelum ada hukum yang berlaku. Pemerintah harus memperioritaskan penanganan diskriminasi hak-hak wanita yang masih banyak terjadi di Libya untuk diakhiri sekaligus meminimalisir kekerasan terhadap wanita.

Laporan ini juga menuntut Konggres Nasional Libya dan parlemen yang akan datang untuk menginvestigasi kejahatan-kejahatan terhadap wanita pada jaman pemerintahan Khadaffi. Termasuk juga diskriminasi hukum dan kekerasan berbasis-gender. Tidak adanya kesamaan status hukum pribadi, dan kewarganegaraan yang ambigu hanyalah salah satu dari contoh kecil pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi sebagai akibat perbedaan perlakuan berbasis gender.

Hukum positif yang ada di Libya saat ini mengklasifikasikan kekerasan seksual sebagai "kejahatan terhadap penghargaan wanita." daripada kejahatan terhadap wanita sebagai bagian dari kekerasan atau korban. Hukum Nomor 70 yang berhubungan dengan kedewasaan dan korban kekerasan seksual yang dilaporkan sebagai suatu tindak kejahatan.

"Para aktifis wanita di Libya mengatakan bahwa wanita Libya telah membuat perbedaan dalam dua tahun terakhir, karena mereka telah berani membuat perubahan dalam kehidupan sehari-hari", ujar Gerntholtz "Mereka telah mampu mengeliminasi ketakutan bahwa wanita akan kehilangan tanah tempat tinggalnya akibat memperjuangkan hak-hak asasinya"

Wanita Libya sudah mengambil peran penting dalam protes anti pemerintah di Benghazi, Libya pada Februari 2011 silam, mereka meningkatkan semangat untuk menjatuhkan Khadaffi. Wanita membantu mengkoordinir demonstran, mereka mengumpulkan data-data pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan mereka menginformasikannya lewat media sosial. Saat konflik meningkat, wanita-wanita Libya memperlengkapi kelompok oposisi dengan obat-obatan, logistik, dan menyelundupkan amunisi.

Dalam pemilihan umum tingkat parlemen tahun 2012, pemilih telah memilih 33 wanita sebagai anggota parlemen dari 200 anggota Dewan Perwakilan Konggres. Ini merupakan peningkatan signifikan dari jumlah wanita yang berpolitik. Hukum atau perundang-undangan pemilihan umum mengharuskan setiap partai memiliki calon wanita sebanding jumlahnya dengan calon pria agar meyakinkan calon wanita itu dapat terpilih.

Namun, wanita Libya tetap menghadapi tantangan serius. Pada bulan Februari 2013, Mahkamah Agung Libya mengesahkan pengetatan aturan poligami. Pada bulan April, Kementerian Sosial melaporkan menunda peraturan pernikahan bersyarat untuk wanita Libya dengan pria asing.

"Kondisi politik di Libya saat ini setidaknya mampu menambah kesempatan memperbaiki status sosial dan hukum bagi wanita" ujar Gerntholtz "karena sesungguhnya ada kesepakatan dalam hukum itu tetapi tidak lengkap dan mudah dirapuhkan. Saat ini saatnya memperluas dan melibatkan mereka dengan undang-undang dan jaminan dari legislatif"