HRW: Suriah Serang Warga Sipil dengan Bom Barel

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Suriah dituding mehujani bom barel dengan daya ledak tinggi terhadap warga sipil, dan hal itu  bertentangan resolusi Dewan Keamanan PBB. Demikian laporan Human Rights Watch (HRW) hari Rabu (30/7).

Resolusi 139 yang dikeluarkan pada 22 Februari 2014, memerintahkan semua pihak dalam konflik di Suriah untuk mengakhiri penggunaan secara sembarangan bom barel dan senjata lainnya di daerah penduduk.

DK PBB mengadakan pertemuan hari Rabu ini yang merupakan putaran kelima untuk menyampaikan laporan tentang resolusi tersebut. Sementara, Human Rights Watch telah mendokumentasikan lebih dari 650 situs di Suriah yang mengamali kerusakan besar akibat bom barel di kota Aleppo yang dikuasai kelompok bersenjata non negara.

Disebutkan bahwa kelompok bersenjata non negara juga terlibat penyerangan membabi buta, termasuk pemboman mobil dan serangan mortir di daerah penduduk pro pemerintah.

"Berbulan-bulan Dewan Keamanan diam terhadap pemerintah Suriah yang menantang  dengan serangan bom barel baru terhadap warga sipil," kata Sarah Leah Whitson, Direktur  HRW Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Rusia dan China perlu untuk memungkinkan DK untuk menunjukkan tekad yang sama dan dengan suara kebulatan membawa masalah bantuan kemanusiaan untuk menghentikan serangan-serangan mematikan terhadap warga sipil," kata dia menambahkan.

HRW menjelaskan bahwa dari keterangan saksi, analisis citra satelit, video, dan bukti foto yang diperoleh HRW menunjukkan bahwa pasukan pemerintah Suriah  meningkatkan serangan bom barel ke Aleppo sejak DK mengeluarkan resolusi pada bulan Februari.

Meningkatkan Serangan

Dalam 113 hari sebelum resolusi dikeluarkan, HRW mengidentifikasi setidaknya 380 situs di Aleppo yang mengalami kerusakan akibat bom barel  melalui menganalisis empat citra satelit yang direkam di atas kota itu sejak 31 Oktober 2013.

Dalam 140 hari pertama sejak resolusi disahkan hingga 14 Juli 2014, HRW mengidentifikasi lebih dari 650 serangan yang berdampak besar baru di Aleppo, atau rata-rata serangan setiap lima hari. Konsentrasi terberat berada di area pemukiman di Masaken Hanano, Al-Sakhour, Bostan Pasha, Sheikh Kheder, Trab al-Hellok, Aynat-Tal, Rasafeh, dan Sheikh Saed.

Sebagian besar situs-situs tersebut mengalami kerusakan yang sangat konsisten akibat ledakan bom barel. Bom Barrel, dan bom dengan daya ledak tinggi lainnya, cenderung menciptakan zona yang lebih luas dengan banyaknya bangunan yang hancur.

Bom barel dengan daya ledak tinggi dibuat dengan murah dan diproduksi secara lokal. Biasanya menggunakan drum besar minyak, tabung gas, dan tangki air, yang penuh dengan bahan peledak tinggi dan besi tua untuk meningkatkan kerusakan, dan dijatuhkan dengan helikopter.

Seorang anggota pasukan pertahanan sipil lokal di Aleppo yang berpartisipasi dalam operasi penyelamatan, dan yang memiliki akses ke database serangan mengatakan kepada HRW bahwa salah satu serangan bom barel baru-baru ini yang mematikan terjadi di kota itu di lingkungan Al-Sukari pada 16 Juni. Dia memperkirakan bom membunuh sekitar 50 warga sipil.  Sementara pusat dokumentasi  dari kelompok lokal mengidentifikasi 68 warga sipil meninggal dalam serangan udara di Al-Sukari pada hari itu. Beberapa video yang dipublikasikan di YouTube menunjukkan kehancuran setelah bom dan beberapa orang meninggal dan terluka. Serangan lain, menurut mereka terjadi Al-Shaar pada 9 Juli membunuh sekitar 20 warga sipil.

HRW merekomendasikan Dewan Keamanan PBB bertindak untuk mengakhiri penggunaan senjata kimia di Suriah. Namun penggunaan tidak sah dari gas klorin telah didokumentasikan sejak saat itu.

Namun "bom Barrel, bom mobil, dan mortir digunakan secara sembarangan dan membunuh ribuan warga Suriah, dalam jumlah berkali-kali  lipta dari mereka yang meninggal dalam serangan senjata kimia," kata Whitson.

"Apa yang diperlukan adalah mendorong Rusia dan China untuk bersikap yang memungkinkan Dewan Keamanan untuk menegakkan kata-katanya sendiri, dan mengambil langkah-langkah nyata untuk mengatasi serangan-serangan yang melanggar hukum," kata dia.