Hungaria Tetapkan Tunawisma sebagai Kriminal

HUNGARIA, SATUHARAPAN.COM – Para anggota parlemen Hungaria meloloskan amandemen konstitusi yang menetapkan tuna wisma sebagai kriminal, serta sebuah undang-undang baru yang menghukum mereka yang membantu para pencari suaka.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa tindakan ini adalah upaya untuk menyingkirkan para pengungsi dan migran yang datang dari Timur Tengah dan kawasan lainnya.

Pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orban mengajukan paket rancangan undang-undang yang diloloskan dengan dukungan suara mayoritas pada hari Rabu (20/6). Partai Fidesz, pemimpin Orban yang antiimigrasi, memperoleh kemenangan besar pada pemilu bulan April lalu.

Amandemen tersebut menetapkan status ilegal bagi mereka yang tinggal di jalanan atau di taman-taman, apa pun alasannya. Amandemen itu menyebutkan bahwa "orang asing" tidak bisa menetap di Hungaria. Sebuah undang-undang menyatakan bahwa memberikan bantuan pada orang yang masuk ke Hungaria lewat jalur ilegal akan dikenakan tuntutan kriminal.

Sekitar 30.000 Tunawisma di Hungaria

Sementara itu, PBB, melaporkan sekitar 8.000 orang tunawisma tinggal di Budapest dan 30.000 hingga 35.000 tinggal di Hungaria, di mana tingkat pengangguran mencapai 10,9 persen, dan jumlah orang miskin telah meningkat selama krisis keuangan di negara itu. Utang, pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Obligasi negara turun ke  status paling rendah, dan mata uang negara, forint, telah turun tajam terhadap euro.

Menteri Negara Urusan Sosial, Keluarga dan Pemuda Miklos Soltesz mengatakan, pemerintah menghabiskan jutaan dolar untuk layanan perawatan tunawisma, menambahkan amandemen akan mencakup persyaratan bahwa pemerintah daerah harus menyediakan akomodasi yang cukup untuk semua tunawisma.

“Orang-orang yang menggunakan bagian bawah tanah yang (di mana orang-orang tunawisma sering tinggal), katakanlah ibu muda atau orang yang sakit, mereka juga memiliki hak untuk tidak tidur di samping orang-orang yang mungkin membawa penyakit , dan menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat." (nhk.or.jp/csmonitor.com)

Editor : Sotyati