HUT DKI: Tiga Fokus Pembangunan Jakarta Skala Masif

JAKARTA, SATUHARAPAN. COM – Memasuki usia ke-488, DKI Jakarta di tangan kepemimipinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menitik fokuskan pembangunan pada beberapa aspek. Pembangunan dilakukan untuk megentaskan warga dari berbagai persoalan klasik, seperti kemacetan, banjir, dan sederet persoalan sosial yang telah mengakar di ibu kota.

Dalam perbincangan khusus satuharapan.com bersama Wagub Djarot pekan lalu, DKI Jakarta diketahui tengah melakukan tiga pembangunan jangka menengah berskala masif.  Pembangunan tersebut meliputi penambahan infrastruktur transportasi massal, penambahan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), dan penambahan ruang terbuka hijau (RTH).

Genjot Transportasi Massal

Berbagai upaya dicanangkan untuk menarik masyarakat kembali mencintai transportasi massal. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi kemacetan parah di Jakarta yang telah mengakar sekurang-kurangnya sejak awal 2000-an.

“Kami fokus memprioritaskan hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah yang belum dilaksanakan yaitu masalah pembangunan infrastruktur di sektor transportasi. Untuk transportasi Jakarta sudah ketinggalan jauh harusnya sudah dilakukan sejak 35 tahun lalu, sejak kota ini belum berkembang sangat cepat dan arahnya menjadi tidak jelas ke mana,” ujar Wagub Djarot, Rabu (16/6) lalu.

Pada masa kepemimpinan Joko Widodo bersama Ahok, sapaan akrab Basuki 2012 lalu, langkah besar untuk melanjutkan program pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) pun dilakukan. MRT sejatinya telah direncanakan sejak 2002. Namun pembangunan fisik baru dimulai pada masa pemerintahan Jokowi – Ahok yang selanjutnya diteruskan Ahok – Djarot.

Ada pula Light Rail Transit atau kereta api ringan. LRT dikebut dibangun untuk menyongsong Asian Games mendatang. Tujuh koridor di seluruh wilayah hendak dibangun, namun terlebih dulu diprioritaskan dua koridor yang dilalui jalur untuk Asian Games.

Selain MRT dan LRT, Pemprov DKI juga tengah merencanakan melakukan pengadaan penambahan unit bus Transjakarta. Bersamaan dengan HUT ke-488 DKI, PT Transportasi Jakarta melaunching 20 bus Scania yang siap dioperasikan di beberapa koridor. Penambahan jumlah bus Scania ini dilakukan untuk menggantikan bus-bus Transjakarta yang tak layak jalan. Setelah ini, Pemprov akan secara rutin mendatangkan bus-bus buatan lokal berkualitas baik. Pada akhir tahun nanti, diharapkan ratusan bus Transjakarta baru telah beroperasi.

“Cara ini berusaha untuk memberikan sarana transportasi massal guna menekan tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor. Sepanjang kita belum menyediakan transportasi yang bagus, yang nyaman, yang aman, maka kita sulit untuk mengontrol pertumbuhan kendaraan yang masuk,” ujar Djarot.

“Sekarang ini kendaraan yang masuk sehari bisa mencapai 14 – 15 juta kendaraan dan didominasi oleh roda dua. Setiap hari di Jakarta mengeluarkan sekitar 1.600 kendaraan baru. Itu sebagian besar didominasi roda dua,” Djarot menambahkan.

Setidaknya bila satu per satu sarana transportasi massal diperbaiki dan ditambah, masing-masing jenis transportasinya akan menyumbang angka penyusutan kemacetan hingga 30 persen.

Menurut Djarot, membangun Jakarta Baru butuh langkah yang berani dan tegas, termasuk membangun proyek transportasi berskala massif.

Ngebut Rusunawa

Dalam rangka normalisasi sungai dan revitalisasi kawasan kumuh, Pemprov DKI tengah ngebut pembangunan rusunawa. Rusunawa juga digenjot untuk terus dibangun untuk menaungi warga yang terdampak normalisasi. Warga-warga banaran kali diupayakan untuk dipindah ke rusunawa agar fungsi sungai kembali pada hakekatnya. Penertiban hunian liar dilakukan untuk mengentaskan Jakarta dari persoalan banjir. Lahan yang kosong bekas penertiban hunian liar pun akan dibangun taman dan jalur inspeksi sebagai jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan.

“Ini terjadi pembiaran  bertahun-tahun sehingga bantaran-bantaran sungai diokupasi makanya fokusnya kita akan bangun rusunawa sebanyak-banyaknya. Rusunawa akan menjadi tanggung jawab pemprov, sedangkan rusunami kita serahkan ke pemerintah pusat,” ungkap Djarot.

Revitalisasi kawasan sekaligus akan dikaitkan dengan pertumbuhan pasar-pasar yang terintegerasi dengan rusunawa.

“Ada banyak kawasan yang bisa digabung antara pasar rakyat dan rusunawa. Nanti kita integrasikan pasar dan rusunawa. Tiga lantai pasar dan parkir, atasnya untuk rusunawa terutama di kawasan strategis, misalnya di Pasar Rumput, Pasar Minggu. Akses untuk ke pelayanan transportasi publik juga cepat,” ungkap Djarot.

Dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan membangun rusunawa di sekitar Stasiun Kampung Bandan. Rusunawa akan dibangun sebanyak 10 tower dan masing-masing towernya akan dibangun 270 unit hunian. Unit rusunawa ini rencananya digunakan untuk warga yang terkena dampak relokasi di pinggiran rel kereta api.

Perbanyak Ruang Terbuka Hijau

Kuantitas dan kualitas RTH di Jakarta tercatat mengalami penurunan signifikan. Kurangnya RTH ditengarai dapat berdampak bagi buruknya lingkungan hidup, mulai dari peningkatan pencemaran udara hingga penyebab timbulnya masalah-masalah sosial. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan setiap kota untuk mengatur ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pemerintah mengatur setiap kota idealnya memiliki 30 persen kawasan jalur hijau atau RTH. Namun demikian di Jakarta, RTH belum mencapai 10 persen. Angka ini masih jauh dari angka ideal yang ditetapkan.

Untuk itu, tahun ini Pemprov DKI berencana melakukan banyak pembelian lahan untuk RTH serta membebaskan lahan yang masuk jalur hijau dari hunan ilegal.

“Jakarta ini padat luar biasa, banyak orang stres. Akibatnya, aspek psikologis dan sosiologisnya banyak sekali tawuran, konfik antar kampung antarwarga, narkoba, karena minimnya taman-taman kota dan tempat bermain tempat dia bisa mengekspresikan diri. Makanya ini salah satu fokus untuk meperbanyak RTH,” ujar Djarot.

Dalam rangka memperbanyak RTH, pemprov mencanangkan membangun 60 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di enam wilayah DKI Jakarta. Namun hingga Juni, Ahok baru meresmikan enam RPTRA di enam wilayah yang berbeda.

RPTRA yang menyediakan fasilitas bermain bagi anak, remaja, hingga menjadi lokasi sosialisasi antarwarga diharapkan dapat ‘memperbaiki’ mental-mental yang terbiasa dengan peristiwa tawuran, judi, minum-minuman keras, dan penggunaan obat terlarang seperti narkoba.

“Saya punya pemahaman ketika di satu wilayah sering terjadi tawuran, saya dialog, ternyata mereka hanya minta sarana untuk bermain futsal, persoalannya tidak gampang menyediakan lahan. Maka salah satu solusi kalau ada salah satu lahan di situ dijual, kita akan beli untuk kita buka jadi RPTRA,” kata Djarot.

Kini, 54 lahan calon RPTRA masih dalam proses pembangunan. Dari 54 lahan, ada sembilan lokasi yang masih dalam negosiasi pembebasan lahan, sementara 45 lainnya tak mengalami masalah dan siap untuk dilakukan pembangunan.

Editor : Bayu Probo