Ibu Kota Baru Perlu Bangun Fasilitas untuk Bayi-Lansia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur perlu dibangun fasilitas layanan untuk bayi hingga lansia agar penduduknya bisa hidup dengan harmonis dan sejahtera, kata Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal.

Nofrijal mengatakan di Jakarta, Selasa (29/10), penataan penduduk di ibu kota baru harus dilakukan dari sisi kuantitas dan juga kualitas yang perlu direncanakan sejak awal pembangunan.

"Kita ingin tidak hanya kendalikan kuantitas penduduk tapi juga kualitas, mulai dari perencanaan pendidikan dasar, kemudian sampai pada fasilitasi dan pembinaan usia lanjut. Karena kita ingin harmonis, hidup mereka dengan kesejahteraan memadai dan kebahagiaan cukup," kata Nofrijal.

Dia berkeyakinan apabila ibu kota baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur dengan perencanaan yang sangat baik dari sisi kuantitas dan kualitas, maka Kalimantan Timur akan menjadi model pembangunan untuk wilayah lain di Indonesia ke depan.

BKKBN berharap ibu kota negara yang baru sudah sejak dari awal desain baik yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas penduduk di sana. Dalam kuantitas penduduk, kata dia, dari awal sudah merencanakan kapasitas lahan dan juga kemudian kepadatan penduduk yang ideal.

Sementara secara kualitas juga akan berpengaruh pada penyediaan lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan juga ekonomi.

"Dengan demikian penataan kependudukan kita di sana tidak hanya menyangkut kuantitas, tidak hanya menyangkut jumlah orang yang pindah ke sana para ASN, tapi juga bagaimana kita mendesain jangka pendek jangka menengah jangka panjang," kata dia.

Mengenai persiapan di ibu kota baru dalam rangka pembangunan SDM berkualitas seperti visi misi Presiden Joko Widodo, Nofrijal mengatakan BKKBN memiliki peran dalam sosialisasi pada generasi muda mulai dari perencanaan pernikahan dan kelahiran bagi pasangan muda maupun dari remaja.

"Kita akan bergerak di industri hulu SDM di Indonesia, perencanaan kelahiran harus jadi perhatian dimulai dari anak remaja dan yang kedua bagaimana setiap pasangan mengatur perencanaan kehidupan keluarga, kapan melahirkan dan kapan menghentikan kelahiran. Karena akan berpengaruh dengan sosio ekonomi di daerah itu," kata dia.

Setelah dua hal pokok tersebut dijalankan, peran BKKBN selanjutnya ialah melalui pembangunan keluarga dengan mengembangkan ekonomi kreatif di keluarga, pendidikan keterampilan hidup, dan juga layanan kebugaran dan kesehatan.

Ibu Kota Baru Akan Meratakan Bonus Demografi

Nofrijal menyebut Ibu kota baru yang rencananya akan pindah ke Kalimantan Timur akan meratakan bonus demografi menjadi lebih tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Ibu kota baru, filosofi di mana ada gula ada semut, jadi sudah dapat dipastikan angkatan kerja akan melimpah, pindah, dan akan bekerja di sana. Inilah yang menjadi concern kita," katanya.

Menurut dia pindah ke ibu kota baru akan membantu pola migrasi dalam kependudukan. Selama ini bonus demografi banyak dipengaruhi oleh kelahiran dan migrasi angkatan kerja, dengan pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur dipastikan akan ada migrasi angkatan kerja ke daerah tersebut.

"Selain itu, dengan adanya pemindahan ibu kota, diharapkan tidak terjadi kesenjangan antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur," terang Nofrijal.

Dalam rencana pemindahan ibu kota, peran BKKBN dalam pembangunan keluarga menjadi hal yang perlu untuk dikaji dan dibahas karena pembangunan keluarga merupakan inti untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri juga banyak kekhawatiran banyak pihak terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat yang nantinya ikut bergeser seiring pemindahan ibu kota, yang mau tak mau berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana, terutama fasilitas pendidikan, kesehatan dan hiburan bagi keluarganya.

"Sekaitan dengan persoalan keluarga, akan banyak keluarga yang terpisah. Bagi ASN yang tidak membawa keluarga maka mereka akan menjalin hubungan jarak jauh. Belum lagi dampak sosial yang akan dialami oleh penduduk setempat yang akan kedatangan penduduk dengan beragam karakter dan budaya. Dampak-dampak kependudukan ini juga yang harus dipikirkan pemerintah ke depan," kata Sestama BKKBN.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut BKKBN mengadakan seminar bertajuk Penataan dan Aspek Demografi Terhadap Rencana Pindah Ibukota Negara Terkait Dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Seminar tersebut melibatkan para ahli dari segi perencanaan anggaran, tata kota, dan sosiolog yang harapannya bisa memberikan informasi kepada peserta dalam menyikapi isu pindah ke ibu kota baru.

Berdasarkan data Hasil Proyeksi Supas 2015-2045, Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2019 sebanyak 266,9 juta jiwa, tahun 2025 sebanyak 282,4 juta jiwa, tahun 2035 sebanyak 304,2 juta jiwa, dan tahun 2045 sebanyak 318,9 juta jiwa.

Selain itu, terlihat juga tren pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,96 persen, di mana proporsi penduduk menurut umur tahun 2019 usia 0-14 tahun sebesar 24,8 persen, usia 15-64 tahun sebesar 68,7 persen dan usia di atas 65 tahun sebesar 6,51 persen. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 56,56 persen dari total jumlah penduduk Indonesia, sementara itu daerah-daerah lain memiliki jumlah penduduk sangat rendah sebesar kurang dari 10 persen kecuali Pulau Sumatera (Supas 2015).

Tingginya beban DKI Jakarta sebagai pusat sejumlah aktivitas perekonomian disertai tingginya kadar pencemaran udara, serta padatnya penduduk dan rawannya bencana di pulau Jawa menjadi alasan presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke luar pulau Jawa. (Ant)