IDF: Sekitar 300.000 Warga Gaza Tinggalkan Rafah Menuju Zona Kemanusiaan
JALUR GAZA, SATUHARAPAN.COM-Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memperkirakan sekitar 300.000 warga Palestina telah mengevakuasi dari Rafah di Gaza selatan ke “zona kemanusiaan” yang ditetapkan di wilayah al-Mawasi dan Khan Younis.
Hari Sabtu (11/5), IDF juga menambah jumlah zona di Rafah timur yang perlu dievakuasi di tengah operasi yang sedang berlangsung melawan Hamas di sana.
Militer Israel menyerukan warga Palestina di lingkungan lain di Rafah untuk mengevakuasi daerah tersebut, seiring mereka melanjutkan operasinya melawan Hamas di kota di Jalur Gaza selatan.
Letkol Avichay Adraee, juru bicara IDF yang berbahasa Arab, menerbitkan daftar zona baru yang perlu dievakuasi bersamaan dengan pengumuman tersebut.
Pekan lalu, IDF mengeluarkan peringatan evakuasi di pinggiran timur Rafah, sebelum menyerang wilayah tersebut. Peringatan terbaru mencakup kamp Rafah dan Shaboura serta lingkungan Geneina dan Khirbat al-Adas.
Warga sipil diminta untuk pindah ke “zona kemanusiaan” yang diperluas di wilayah al-Mawasi dan Khan Younis. Adraee juga memperingatkan warga Palestina agar tidak bergerak menuju perbatasan Israel.
Sekitar satu juta warga Palestina, yang melarikan diri dari wilayah lain di wilayah kantong tersebut selama perang, berlindung di Rafah.
Langkah ini dilakukan setelah kabinet keamanan melakukan pemungutan suara pada hari Kamis (9/5) malam untuk menyetujui perluasan operasi IDF di Rafah secara “terukur”.
Perintah evakuasi terpisah diberikan untuk Gaza utara, di wilayah Jabaliya. Dalam kasus ini, warga sipil disuruh pindah ke tempat perlindungan di sebelah barat Kota Gaza.
“Anda berada di zona pertempuran yang berbahaya. Hamas sedang berusaha membangun kembali kemampuannya di wilayah tersebut, dan oleh karena itu IDF akan bekerja dengan kekuatan besar melawan organisasi teror di wilayah tempat Anda berada,” kata Adraee. (ToI)
Editor : Sabar Subekti
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...