Idrus Marham: ARB Tetap Capres Golkar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan, bahwa partai berlambang pohon beringin tersebut tetap mengusung nama Abu Rizal Bakrie (ARB) sebagai Bakal Calon Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.

"Hingga saat ini ARB tetap calon presiden (capres) dari Golkar, sedangkan beberapa sosok lain yang muncul hanya sebagai calon wakil presiden, seperti Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Luhut Panjaitan, dan Ginanjar," ucap Idrus, saat ditemui usai menghadiri rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara Pemilu 2014, di Kantor KPU-RI, Jakarta, Sabtu (3/5).

Menurut Idrus, munculnya beberapa nama kader Golkar tersebut, tidak menyalahi aturan. Karena, hingga saat ini partai nomor urut enam pada Pemilu 2014 tersebut, belum memiliki sosok wakil presiden, untuk diusung mendampingi ARB.

"Itu tidak salah, karena Golkar belum punya wakil presiden, dan hal tesebut adalah dinamika internal Golkar, sebagai sebuah partai besar yang sangat demokratis," tutur Idrus.

Selanjutnya, Sekjen DPP Partai Golkar tersebut membicarakan tentang koalisi yang akan dibentuk Golkar, demi menyambut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Menurutnya, semua telah diserahkan kepada ARB, dan hasilnya akan ditentukan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar.

"Partai telah memberi mandat pada ARB, agar melaksanakan lobi politik. Hasilnya tergantung pada laporan ARB dalam Rapimnas Golkar, yang akan terselenggara sebelum pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, pada 18 hingga 20 Mei nanti," Idrus menambahkan.

Perihal dengan dengan partai mana Golkar akan berkoalisi, Idrus menuturkan, "Sampai hari ini kami masih menjalin komunikasi politik dengan beberapa partai politik. Terakhir, ARB bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo, lalu kita juga ketemu dengan Pimpinan PPP, sebelumnya ada juga pertemuan dengan PKS, PKB, bahkan PKPI, jadi semuanya masih memungkinkan. Golkar akan mewujudkan sebuah koalisi besar."

Rekap Suara Lebih Produktif

Selanjutnya, sosok yang sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Konstitusi, pada (31/12) lalu tersebut, menanggapi jalannya proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat nasional, menurutnya, "Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional berjalan dinamis. Namun, masalah pada tingkat bawah, dari pps hingga provinsi, tidak terselesaikan dengan baik, menyebabkan rekap tingkat nasional berjalan lambat."

Menurut Idrus, seharusnya permasalahan seperti yang terjadi di Kota Manado, sudah selesai ketika rekapitulasi tingkat provinsi, dan tidak dibawa ke tingkat nasional.

"Semestinya persoalan seperti di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), tuntas saat rekapitulasi di tingkat provinsi, namun karena tidak selesai disana sehingga dibawa ke rekapitluasi di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI)," kata Idrus.

Pengesahan hasil rekapitulasi penghitungan suara Provinsi Sulut ditunda oleh KPU-RI, pada Sabtu (3/5), karena diduga telah terjadi pelanggaran dalam proses pemilu dan rekapitulasi, seperti penggelembungan suara. Selanjutnya, KPU-RI akan mendengar rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)-RI untuk kelanjutan hasil rekapitulasi di Provinsi sulut, sekitar pukul 22.00 malam ini.

Sekjen DPP Partai Golkar pun berharap agar KPU-RI, lebih efektif menjalankan proses rekapitulasi, agar tidak mengganggu proses jelang pilpres di masing-masing partai politik.

"Kami berharap KPU-RI dapat lebih produktif, sehingga pleno ini dapat selesai tepat waktu. Karena penting dan terkait pilpres, dimana pendaftarannya akan dilangsungkan sejak 18-20 mei mendatang," tutup Idrus.

Editor : Bayu Probo