IGI Apresiasi Presiden Tiadakan Ujian Nasional

MAKASSAR, SATUHARAPAN.COM - Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendukung penuh peniadaan ujian nasional (UN) 2020 bagi siswa SD, SMP, SMA dan sederajat menyusul Keputusan Presiden Joko Widodo terhadap kebijakan tersebut untuk mencegah penyebaran COVID-19.

"Kami mengapresiasi keputusan Presiden yang sangat tepat dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan akan berakhir," kata Ketua IGI Muhammad Ramli Rahim di Makassar, Selasa (24/3), menanggapi perkembangan pelaksanaan UN.

Menurut dia, harus diakui bahwa guru-guru Indonesia amat sangat belum siap menjalankan pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut kelas maya.

Berkaitan dengan kondisi itu, lanjut dia, tentu persiapan menuju UN sangat minim terutama oleh siswa. Selain faktor kesiapan mengikuti UN dalam sisi penguasaan materi UN kali ini pun kemungkinan besar terganggu oleh suasana psikologis masing-masing siswa yang berada dalam ketakutan tertular COVID-19.

Selain kekhawatiran siswa itu, guru pun memiliki potensi yang sangat besar untuk tertular atau menularkan COVID-19 ini meskipun dilakukan berbagai upaya pencegahan dengan berbagai macam cara penyemprotan desinfektan.

Karena itu, Ramli mengatakan, pelaksanaan UN jika dipaksakan akan bertentangan dengan imbauan Presiden Jokowi yang menginginkan agar siswa dan guru tetap berada di rumah.

Sementara mencermati beberapa daerah dalam menanggapi persoalan UN ini di antara mereka ada yang memutuskan untuk menunda, tetapi ada juga di antara mereka yang tetap bersikukuh akan melaksanakan UN tersebut entah alasan apa yang akan digunakan.

"Dari sisi lain, UN ini juga sudah disimpulkan tidak memiliki nilai apapun dan tidak memberikan manfaat apapun, kecuali sekedar angka-angka yang juga tidak akan mendapatkan langkah tindak lanjut terkait kualitas pendidikan berdasarkan UN," katanya.

Mengenai penundaan UN itu, salah seorang siswa SMP di Makassar, Nur Kholishah mengaku sudah mempersiapkan diri menghadapi UN, namun untuk berkumpul dengan banyak orang, ia sudah khawatir dengan adanya informasi jumlah orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang terus bertambah setiap hari. (Ant)