IHDN Denpasar Canangkan Deklarasi Kerukunan

DENPASAR, SATUHARAPAN.COM – Civitas academica Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar menggelar Deklarasi Kerukunan pada Sabtu, 21 April. Deklarasi digelar di hadapan Rektor IHDN I Gusti Ngurah Sudiana bersama keluarga besar kampus.

“Deklarasi kampus Kerukunan  dibacakan oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua DPM, Ketua Yowana IHDN Denpasar, dan ditandatangani 16 perwakilan perguruan tingggi negeri dan swasta se-Indonesia,” kata Sudiana melalui pesan singkat.

Penandatanganan naskah deklarasi disaksikan oleh Ketua Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Indonesia Ida Pengelingsir Putra Sukahet dan Deputi Kerukunan Kemenkumham Aris Damawansyah.

Menurut Sudiana, deklarasi kampus kerukunan sengaja dilakukan bertepatan peringatan Hari Kartini. Deklarasi ini sekaligus bentuk penghormatan kepada para ibu, tempat belajar untuk memulai dan memelihara kerukunan. Dari para ibulah manusia bisa berkembang dan terdidik serta dibesarkan menjadi manusia yang berkualitas.

“Tanpa ibu, manusia tidak ada apa-apanya. Mereka sekaligus menjadi saksi bahwa IHDN Denpasar ikrarkan diri sebagai kampus kerukunan pertama di Indonesia,” kata Sudiana.

“Saya berharap, deklarasi kerukunan ini bisa memancar keseluruh kampus di Indonesia,” katanya.

Sudiana menilai, kerukunan merupakan modal dasar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang multietnik. Kerukunan juga menjadi modal pembangunan manusia sehingga negara menjadi kuat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Perguruan Tinggi (PT) sebagai garba ilmiah, terlebih Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK), harus mampu memberikan contoh dan memelihara kerukunan baik di internal maupun eksternal kampus, bahkan antarkampus dan masyarakat. Dengan demikian, kampus nantinya menghasilkan generasi muda yang cerdas berkualitas, berbudi pekerti yang luhur.

“Selaku abdi negara mari kita wujudkan slogan ikhlas beramal dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ucap Sudiana.

Acara deklarasi kampus kerukunan itu juga disaksikan Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan swasta se-Bali, perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, utusan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Bali, serta delegasi DPRD se-Bali. (kemenag.go.id)

Editor : Sotyati