IMF Hapus Kalimat tentang Batu Bara di Laporan Ekonomi Jepang

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Dana Moneter Internasional (IMF) menghapus sebuah kalimat penting tentang pembiayaan proyek batu bara emisi tinggi oleh Jepang dari laporan ekonomi tentang negara itu, menurut salinan draf sebelumnya yang dilihat oleh Reuters.

IMF merilis laporan itu pada 28 Januari untuk menyampaikan kesimpulan dari misi pengawasan rutin terhadap Tokyo untuk meninjau kebijakan ekonomi Jepang.

Pernyataan kesimpulan dari staf IMF itu difokuskan pada kebutuhan Jepang untuk mengurangi langkah-langkah pemberian bantuan terkait pandemi saat ekonomi mulai pulih.

Pernyataan itu mencakup sebuah bagian berjudul "Beralih ke Ekonomi Rendah Karbon" yang sama sekali tidak menyebut batu bara, tapi mengatakan pemenuhan target-target pengurangan emisi karbon akan menjadi tantangan khusus bagi Jepang karena ketergantungannya yang besar pada bahan bakar fosil sejak bencana gempa dan tsunami pada 2011.

Draf dokumen pada 26 Januari memuat kalimat ini: "Meskipun pemerintah Jepang berjanji untuk mengakhiri pembiayaan batu bara baru yang terus berlanjut, mengakhiri pengecualian dari janji tersebut dan menghapus secara bertahap komitmen untuk mendukung proyek batu bara di luar negeri akan semakin berkontribusi pada upaya global dalam kebijakan iklim."

Belum jelas siapa yang memerintahkan penghapusan kalimat tersebut.

Tinjauan tersebut menjadi laporan pertama tentang ekonomi Jepang sejak dewan IMF melakukan pemungutan suara tahun lalu untuk memperluas cakupan soal iklim dalam kegiatan-kegiatan pengawasannya.

Sebagian bagian dari proses peninjauan normal atas sebuah negara, IMF akan mengeluarkan pernyataan Dewan Eksekutif tentang tinjauan atas Jepang –dikenal sebagai tinjauan Pasal IV– dan laporan staf secara rinci dalam beberapa pekan mendatang.

Seorang juru bicara IMF menolak berkomentar tentang draf yang dilihat oleh Reuters. Dia mengatakan bahwa pemberi pinjaman global itu tidak mengomentari komunikasi mereka dengan para anggotanya.

Pemerintah Jepang, yang telah mendukung ekspor pembangkit listrik tenaga batu bara ke Indonesia, Vietnam dan Bangladesh, mengadopsi aturan lebih ketat pada proyek semacam itu pada 2018 dan 2020.

Namun, mereka telah menolak divestasi dalam proyek semacam itu, dan terus memberikan pengecualian pada janji kebijakan Juni 2021 untuk menghentikan dukungan bagi proyek batu bara yang tidak memiliki langkah-langkah untuk mengurangi emisi karbon.

Kate Mackenzie, konsultan pembiayaan iklim independen dan peneliti di Australia, mengatakan perubahan dalam laporan tentang Jepang mengecewakan, mengingat bahwa IMF terlambat berkomitmen untuk memasukkan risiko iklim dalam laporan Pasal IV mereka.

"Tentang Dana (IMF) yang sudah melepaskan tinjunya pada mitigasi iklim, khususnya yang menyangkut salah satu negara anggota paling berpengaruh dan penyandang dana sejak lama untuk pembangkit tenaga batu bara, hal itu benar-benar mengecewakan," kata dia.

Kevin Gallagher, kepala Pusat Kebijakan Pembangunan Global Universitas Boston, mengatakan sangat menyenangkan melihat staf IMF pada awalnya berpihak "pada sains dan ambisi iklim" dan insiden itu terbukti masih membawa manfaat.

"Mengingat rekam jejak IMF yang tidak merata, penting bagi negara-negara anggota untuk bersuara tentang hasil laporan Pasal IV, tapi mari kita berharap hal itu telah membuka dialog antara Jepang dan IMF tentang isu yang sangat penting ini," kata dia.

Perubahan dalam pernyataan IMF tentang Jepang menyusul kontroversi yang muncul tahun lalu ketika ditemukan perubahan dalam laporan tentang ekonomi Brazil yang menghilangkan kalimat soal perubahan iklim.

Pada kasus itu, hampir 200 staf IMF meneken petisi yang menanyakan apakah kepala IMF Kristalina Georgieva atau kantornya telah meminta atau menyarankan staf untuk menghapus narasi tertentu sebelum laporan itu dikirim ke dewan IMF dan setelah ada keberatan dari perwakilan Brazil di dewan itu.

Isu tersebut memanas setelah Georgieva mendapat dukungan dari dewan eksekutif IMF meski ada tuduhan bahwa dirinya telah melakukan "tekanan yang tak semestinya" pada staf sebuah bank untuk mengubah data yang lebih menguntungkan China pada 2017 saat dia menjadi presiden direktur di bank tersebut.