INDEF: Dongkrak Kinerja BUMN untuk Target Pendapatan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –  Sejumlah pengamat ekonomi meminta Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan kinerja dan kontribusinya agar dapat membantu pencapaian target pendapatan negara yang diusulkan sebesar Rp 1.762,3 triliun pada Rancangan APBN 2015.

Pengamat ekonomi Enny Sri Hartati, di Jakarta, Senin (25/8), mengatakan kontribusi dividen dari perolehan laba BUMN untuk pendapatan negara mutlak harus ditingkatkan, agar pemerintah tidak terkesan hanya bergantung dari penerimaan pajak.

"Tidak boleh tidak. BUMN sebagai entitas usaha milik negara harus efisien, terutama untuk BUMN yang masih rugi harus ditingkatkan kinerjanya," ujar Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu.

Pemerintah mengusulkan komponen pendapatan negara dari pendapatan bagian laba BUMN sebesar Rp 41 triliun di R-APBN 2015, atau naik tipis dari Rp 40 trilun di APBN Perubahan 2014.

Jumlah itu baru sekitar 10,5 persennya dari total target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 388 triliun, atau dua persennya dari total target pendapatan negara.

"Optimalisasi kinerja BUMN harusnya jadi opsi lain selain penerimaan pajak. Selain itu memang masih ada potensi dari peningkatan royalti pengelolaan sumber daya alam. Namun sebagai entitas usaha negara, kontribusi BUMN harus naik," ujarnya.

Dia meminta pemerintah terpilih pimpinan Joko Widodo mendorong kinerja pertumbuhan suatu perusahaan BUMN agar dapat bersaing dengan perusahaan swasta di setiap sektor.

"Jika perusahaan swasta lain di sektor tertentu tumbuh 10 persen, BUMN itu di sektor yang sama juga harus tumbuh mendekati itu," ujar dia.

Pengamat ekonomi dari lembaga kajian Centre of Reform on Economics (Core) Hendri Saparini dalam paparannya tentang RAPBN 2015, meminta pemerintah menciptakan terobosan untuk meningkatkan peran dan kontribusi BUMN di sektor energi dan pertambangan.

"Peran BUMN di sektor strategis masih minim, Pertamina misalnya hanya memiliki kontribusi 13 persen dari total produksi minyak nasional. PT Bukit Asam hanya produksi lima persen dari produksi batu bara nasional," ujar dia.

Terkait komponen PNBP lainnya yakni penerimaan Sumber Daya Alam, dia juga meminta ketegasan dan konsistensi pemerintah untuk menarik royalti pengelolaan sektor pertambangan, salah satunya dari pemegang Kontrak Karya lapangan pertambangan emas, perak dan tembaga di Papua, PT Freeport Indonesia.

"Janji PT Freeport Indonesia untuk memberikan royalti emas 3,75 persen dari sebelumnya satu persen harus konsisten ditagih, untuk PNBP," kata dia. (Ant)

Pemikiran Enny Sri Hartati dapat Anda baca di:

• INDEF: Pemerintah Mandul Hadapi Kenaikan Harga Pangan
• INDEF: Ada Monopoli dan Kartel dalam Tata Niaga Kedelai