INDEF: Kesejahteraan Rakyat Semakin Memburuk
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat atau indeks kemiskinan di Indonesia di tahun ini semakin memburuk.
Enny Sri Hartati pada hari Senin (24/8) di Jakarta, mengatakan bahwa dalam amanat Konstitusi justru tidak ada istilah pertumbuhan ekonomi, yang ada adalah kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya, hingga lebih dari 10 bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo, Badan Pusat Statistik (BPS) belum melaporkan angka kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan riset, INDEF menyimpulkan bahwa di tahun 2015 indeks kemiskinan masyarakat semakin meningkat atau tingkat kesejahteraan rakyat menurun.
Berikut adalah 10 indikator memburuknya tingkat kesejahteraan masyarakat menurut INDEF.
-
Angka inflasi harga pangan kian melambung hingga mencapai 8,28 persen yoy pada Juli 2015.
-
Nilai tukar petani di semua subsektor pertanian juga mengalami penurunan.
-
Upah riil buruh tani dan industri yang semakin menurun.
-
Program bantuan sosial pemerintah dinilai efektif, seperti mitigasi risiko dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), program raskin, dan juga bantuan langsung tunai.
-
Karena pemerintah tidak memberikan kompensasi yang cukup kepada masyarakat, daya beli masyarakat pun menjadi merosot.
-
Selain itu, kurangnya dukungan pemerintah terhadap sektor riil atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga sektor manufaktur juga ikut anjlok.
-
Dampak dari melesunya manufaktur, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak terhindarkan sehingga angka pengangguran terbuka diperkirakan mencapai 7,5 persen.
-
Dengan begitu, tingkat kemiskinan juga naik dari 10,96 persen pada September 2014 menjadi 11,5 persen pada Maret 2015.
-
Ketimpangan pendapatan semakin melebar. INDEF memperkirakan indeks gini ratio mengalami peningkatan dari 0,41 menjadi 0,42.
-
Merosotnya harga komoditas di pasar global berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Nusa Tenggara semakin tertinggal dengan Pulau Jawa.
Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...