INDEF: Paket Kebijakan September 1 Tidak Realistis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Eksekutif INDEF, Eni Sri Hartati menilai, 134 paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu untuk mengatasi perlambatan ekonomi saat ini tidak realistis. 

Menurut dia, kinerja pemerintah dinilai tidak sistematis karena deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak punya fokus yang saat ini paling dibutuhkan untuk cepat dibenahi.

"Paket deregulasi ini tidak realistis. Paket itu harusnya dilihat apa yang paling krusial. Tidak mungkin semua diselesaikan secara sekaligus," kata Eni di Kantor BKPM dalam diskusi Dampak Deregulasi Terhadap Investasi di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, hari Jumat (25/9).

Menurutnya, jika 134 kebijakan tersebut masih dibahas di kementerian dan lembaga terkait maka akan memakan waktu kurang lebih tiga bulan jika satu kebijakan dirapatkan dalam satu hari. 

Akan lebih baik, lanjut dia, jika pemerintah memiliki fokus tersendiri kebijakan apa saja saat ini yang harus segera diubah. Misalnya terkait perizinan untuk investasi.

"Misalnya perizinan apa sih yang selama ini mengganggu mereka (investor)? Izin prinsipal yang menjadi kewenangan Kementerian Agraria. Bagaimana untuk memberikan kemudahan pengadaan lahan. Kalau kepastian untuk mendapatkan lahan ini tidak diselesaikan maka printilannya akan sulit dikembangkan."

Selain itu terhadap masalah ketenagakerjaan yang biasanya berkaitan dengan pengupahan. Investor hanya meminta kepastian berapa upah minimum regional yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika itu sudah pasti, maka ini akan memudahkan investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

Dia menyarankan agar pemerintah melakukan fokus pada lima prioritas. Yaitu, infrastruktur, pertanian, padat karya, kemaritiman serta subtitusi impor, hilirisasi industri dan orientasi ekspor.

Menurutnya saat ini proyek infrastruktur, padat karya dan pertanian pertumbuhannya sangat positif. Sedangkan untuk sektor kemaritiman serta subtitusi impor, hilirisasi industri dan orientasi ekspor pertumbuhannya masih negatif.

Editor : Bayu Probo