Indeks Demokrasi Indonesia 2013: Indonesia Agak Demokratis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI) dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) meluncurkan Indeks Demokrasi Indonesia 2013 di Kuningan Jakarta pada Kamis (8/5).

Peneliti Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI) Bagus Takwin dalam presentasinya menyebutkan hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2013 ini menempatkan Indonesia sebagai negara pada posisi agak demokratis. Hasil ini diperoleh karena kualitas dari komponen sistem demokrasi itu dinilai buruk atau sangat buruk ketika sistem demokrasi itu sudah tersedia.

Indeks Demokrasi Indonesia 2013 juga menyebutkan 20 persen provinsi yang disurveinya berada dalam kategori demokratis. Yaitu Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Utara, dan Lampung.

Provinsi yang masuk kategori cukup demokratis sebesar 60 persen. Di antaranya Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Papua, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Banten, dan Kepulauan Riau.

Provinsi yang masuk kategori kurang demokratis sebesar 20 persen. Yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Bali, Riau, Papua Barat, dan DKI Jakarta.

Komponen Demokrasi Yang Diukur

Komponen demokrasi yang diukur dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2013 ini antara lain:

1. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara teratur

2. Kerukunan antar umat beragama

3. Kebebasan beragama

4. Kebebasan memilih dalam pemilu

5. Warga bebas berusaha memperoleh kehidupan ekonomi yang baik

6. Kebebasan berorganisasi

7. Kebebasan berpendapat

8. Kesetaraan jender

9. Warga dapat mengikuti pendidikan secara mudah dan terjangkau

10. Pemberdayaan perempuan

11. Media massa yang bebas

12. Peraturan yang jelas

13. Pemerintahan yang stabil

14. Pemerintahan daerah yang bekerja sesuai aturan

15. Warga dapat mengadu jika ada keluhan atau masalah

16. Penerapan hukum yang tidak pandang bulu

17. Pegawai pemerintah dapat bersaing sehat untuk menduduki jabatan di pemerintahan

18. Warga dapat menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah

19. Warga dapat mengawasi pemerintah

Komponen demokrasi yang dinilai tinggi oleh masyarakat antara lain pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara teratur, kerukunan antar umat beragama, dan kebebasan beragama. Sementara komponen demokrasi yang dinilai rendah yaitu pegawai pemerintah dapat bersaing sehat untuk menduduki jabatan di pemerintahan, warga dapat menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah, dan warga dapat mengawasi pemerintah.

Disebutkan Bagus Takwin, kualitas demokrasi yang diukur dalam indeks ini antara lain kualitas fungsi partisipasi politik, kebebasan sipil, dan kebebasan sipil. Metode survei dilakukan dengan dengan mewawancarai masyarakat. Survei ini merupakan bentuk pemantauan dan evaluasi masyarakat atas demokrasi di Indonesia. Pengukuran ini diharapkan dapat memperkecil bias rezim dalam pengukuran dan penilaian demokrasi. Survei ini melibatkan 2367 responden dari 30 provinsi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik deskriptif, analisis faktor, analisis regresi, dan anova.

Bagus Takwin ketika diwawancara menyebutkan alat untuk mensurvei ini disusun bersama timnya sejak 2010.

Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2013 ini didiskusikan dipandu Rocky Gerung dari Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) dan Pembahas Siti Zuhro dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja