Indonesia Hati-hati Soal Zona Perdagangan Bebas Asia Pasifik

BEIJING, SATUHARAPAN.COM - Indonesia memilih berhati-hati terhadap gagasan tentang zona perdagangan bebas Asia Pasifik (Aspak), untuk lebih meningkatkan kerja sama regional yang telah ada. 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada Minggu (18/5), usai menghadiri pertemuan Menteri Perdagangan APEC 2014 di Qingdao, Provinsi Shandong, Tiongkok mengatakan, perundingan Trans-Pacific Partnership dan Regional Comprehensive Economic Partnership dianggap sebagai basis menuju terwujudnya FTAAP. 

Namun, tambahnya, APEC tidak dapat serta-merta menggabungkan kedua inisiatif regional ini menjadi sebuah FTAAP karena keduanya berbeda baik dalam hal ambisi maupun isu yang dicakup.

"Kita juga perlu memikirkan peran APEC ke depan yang tentunya harus tetap bersifat sukarela dan berpegang pada prinsip kerjasama, bukan sebuah forum yang mengikat secara hukum," kata Muhammad Lutfi.

Gagasan zona perdagangan bebas Asia Pasifik (Free Trade Area of the Asia-Pacific/FTAAP), kali pertama dicetuskan APEC Business Advisory Council atau ABAC pada 2006. 

Namun karena banyaknya perbedaan pandangan terutama dalam kaitannya dengan pencapaian Bogor Goals 2010/2020, gagasan ini belum menjadi perhatian khusus APEC.

Para Pimpinan APEC sepakat untuk mempelajari prospek jangka panjang FTAAP, yang ditindaklanjuti para Pejabat Senior APEC dengan menyusun model measures yang dapat dijadikan referensi bila anggota APEC merundingkan sebuah FTA. 

Di bawah keketuaannya, Tiongkok ingin meletakan landasan yang lebih jelas bagaimana APEC akan mengembangkan konsep FTAAP tersebut. Tiongkok ingin menjadikan isu FTAAP sebagai salah satu deliverables utama APEC 2014.

Terkait itu, Tiongkok mengusulkan diadaptasinya prakarsa APEC Framework on Strengthening Regional Economic Integration yang terdiri dari elemen-elemen (1) Roadmap for APEC's Contribution to the Realization of an FTAAP; (2) Feasibility Study on Realizing an FTAAP; (3) APEC Information Sharing Mechanism for FTAs/RTAs; dan (4) Action Plan Framework of the 2nd Capacity Building Need Initiative. (Ant)