Indonesia Perlu Berpikir Kembali Tentang GBHN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai Indonesia perlu kembali memikirkan tentang urgensi menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sebab, kata Jazuli pembangunan ekonomi ke depan yang semakin berat, menyebabkan pemerintah Indonesia seringkali kesulitan untuk memenuhi target-target pembangunan, mulai dari sisi perencanaan, pembiayaan, hingga eksekusi kebijakan.

"Kita perlu berpikir untuk menghidupkan kembali GBHN. Dasarnya adalah agar hasil-hasil proses pembangunan merupakan perwujudan dari kehendak dan dinikmati oleh masyarakat. Bukan terkesan hanya representasi dari visi dan misi pemerintah dan dinikmati sebagian kalangan," kata  Jazuli di acara Focus Group Discussion (FGD) ‘Relevankah GBHN Pasca Reformasi’ di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, hari Kamis (3/3).

Selain itu, kata  Jazuli  ada tiga indikator, setidaknya, yang menunjukkan pembangunan ekonomi Indonesia pasca reformasi hanya dinikmati sebagian kalangan.

Pertama, angka pertumbuhan ekonomi relatif tinggi di atas 5 persen, tapi angka kemiskinan tidak berkurang signifikan.

"Anggaran kemiskinan sejak 2010 hingga 2013 selalu naik angkanya, mulai dari 55,8 triliun, 74,3 triliun, 93,5 triliun, hingg 119 triliun. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pemerataan ekonomi," kata dia.

Kedua, kata Jazuli data ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin semakin memburuk.  Hal itu tercermin dari koefisien Gini di perkotaan dan pedesaan, masing-masing mencapai 0,43 dan 0,32.

"Ini menandakan yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin sengsara," kata dia.

Ketiga, lanjut Jazuli Pembangunan yang masih Jawa Sentris, baik di sektor industri, keuangan, maupun infrastruktur.

"Ini yang menyebabkan urbanisasi sangat kencang dan pada gilirannya menyebabkan Pulau Jawa kelebihan penduduk," kata dia.

Editor : Bayu Probo