Indonesia Tambah Utang US$ 400 Juta dari Bank Dunia

JAKARATA, SATUHARAPAN.COM - Badan Direksi Bank Dunia (World Bank) menyetujui memberikan pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan senilai 400 juta dolar Amerika Serikat untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja Indonesia.

"Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasi lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves, melalui keterangan tertulisnya pada hari Jumat (4/6).

Dia mengatakan, penerima manfaat terbesar dari pengumpulan dan pembelanjaan lebih banyak adalah rakyat Indonesia yang langsung merasakan manfaat dari pembangunan jalan dan meluasnya pasokan listrik atau layanan kesehatan di daerah pedesaan atau program air bersih di perkotaan.

Hutang dari Bank Dunia senilai 400 juta dolar Amerika Serikat ini untuk mendukung upaya pemerintah menuju reformasi kebijakan dan institusi pemerintahan guna meningkatkan pendapatan belanja negara.

Menurut dia, dibandingkan dengan negara lain di kawasan negara berkembang lainnya, rasio pendapatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia termasuk yang terendah, yakni 13,1 persen pada 2015, begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB, yakni 10,8 persen.

Melihat fakta tersebut, belanja publik pun menjadi kurang menopang terhadap rencana pembangunan Indonesia, yakni sekitar 16,9 persen dari PDB pada 2014 atau lebih kecil dibanding rata-rata rasio negara berpenghasilan menengah di Asia, yaitu sebesar 28 persen.

Kurangnya anggaran untuk investasi mengakibatkan defisit infrastruktur yang besar dan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi, serta kurangnya belanja untuk layanan kesehatan dan program perlindungan sosial yang meningkatkan kemiskinan.

Adapun program pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan merupakan tahap pertama dari serangkaian pembiayaan anggaran yang telah diusulkan untuk memperbaiki komposisi dan efisiensi pembelanjaan, implementasi anggaran, serta penguatan dan pengurangan biaya pembayaran pajak.

"Pemungutan pajak yang lebih banyak memerlukan usaha lebih intensif, jelas dan berkesinambungan di area kebijakan pendapatan dan administrasi. Hal ini tidak mudah, namun penting dilaksanakan karena berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga komoditas," kata ahli ekonomi utama Bank Dunia di Indonesia, Ndiame Diop.

Ia menambahkan, langkah reformasi yang diambil Indonesia sangat penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi serta memberi tanda kepada investor terkait keterbukaan dunia usaha. 

Dengan demikian, hingga November 2015, Bank Indonesia menyatakan, hutang luar negeri Indonesia mencapai Rp4.234 triliun atau setara 304,6 miliar dolar Amerika Serikat. Jika dibandingkan secara tahun ke tahun, maka pertumbuhan hutang luar negeri Indonesia adalah 3,2 persen. 

Editor : Eben E. Siadari