Infra: Sejak 2013, DKI Sudah Terima Rp 7 Triliun Dana CSR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Eksekutif Indonesia For Transparency and Accountability (Infra) Agus A. Chaerudin menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih mengandalkan sumbangan CSR untuk berkontribusi membangun Jakarta.

Berdasarkan data yang dimilikinya, mulai awal tahun 2013 ketika masih dipimpin oleh Joko Widodo hingga bulan Desember 2015, DKI Jakarta sudah menerima kurang lebih Rp 7 triliun untuk dana CSR dari pengusaha.

“Periode Jakarta Baru, pembangunan di DKI Jakarta diarahkan menggunakan dana-dana CSR. Tahun 2013 adalah tahun pertama Pemprov DKI gunakan uang CSR untuk rusun (rumah susun) Marunda,” kata dia.

Dia berasumsi alasan Pemprov DKI lebih memilih dana dari pengembang agar pembangunan di DKI Jakarta dapat lebih cepat. Lain halnya jika harus menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus melalui proses lelang sehingga tidak bisa lebih cepat dilakukan.

Namun, hal tersebut berimbas kepada penyerapan APBD yang sedikit. Apalagi, lanjut dia, saat DKI Jakarta dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama yang selalu mendapatkan hibah bus Transjakarta hingga pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di beberapa wilayah DKI Jakarta.

Beberapa waktu yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta juga mengkritik langkah Pemprov DKI karena terlalu sering menggunakan CSR untuk melakukan pembangunan maupun menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi warga.

“Terkait dengan meningkatnya hibah swasta dan CSR dari pihak swasta untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana di DKI Jakarta seperti taman, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), bus tingkat wisata, bus Transjakarta, rumah susun sewa dan sebagainya. Padahal pembangunan sarana-sarana tersebut dapat dibangun dengan menggunakan APBD mengingat serapan APBD juga masih relatif rendah,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana dalam tanggapan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta, hari Jumat (29/4)

DPRD menilai program pembangunan DKI yang terlalu banyak dikerjakan oleh pengembang maupun CSR juga mempengaruhi rendahnya penyerapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di mana dalam triwulan terakhir ini hanya mencapai angka 13 persen.

Editor : Eben E. Siadari