Inggris Cabut Kewarganegaraan Mantan Anggota ISIS karena Alasan Keamanan Nasional

LONDON, SATUHARAPAN.COM – Inggris mencopot kewarganegaraan Shamima Begum yang meninggalkan London pada tahun 2015 dalam usia 15 tahun dan bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah, atas alasan keamanan nasional.

Dia melakukan perjalanan dengan dua teman sekolahnya ke Suriah, di mana dia menikah dengan seorang pejuang ISIS dan melahirkan tiga anak, yang semuanya meninggal saat masih bayi.

Dia dicopot dari kewarganegaraan Inggrisnya atas dasar keamanan nasional pada tahun 2019, tak lama setelah dia ditemukan di sebuah kamp penahanan di Suriah.

Begum, sekarang berusia 23 tahun, menentang keputusan itu pada sidang di London pada bulan November, ketika pengacaranya berpendapat bahwa Kementerian Dalam Negeri Inggris gagal menyelidiki apakah dia adalah "anak korban perdagangan."

Pengacaranya juga berpendapat bahwa Menteri Dalam Negeri, Sajid Javid, saat itu telah "memutuskan sebelumnya" bahwa kewarganegaraan Inggris Begum harus dicabut sebelum dia menerima bukti apa pun dari pejabat.

Tetapi pengacara yang mewakili Kementerian Dalam Negeri mengatakan kasus Begum adalah tentang keamanan nasional bukan perdagangan manusia, dengan alasan bahwa Begum telah bersekutu dengan ISIS dan tinggal di Suriah selama empat tahun hingga 2019.

Pada hari Rabu (22/2), Komisi Banding Imigrasi Khusus – sebuah pengadilan spesialis yang mengadili banding terhadap keputusan untuk menghapus kewarganegaraan atas dasar keamanan nasional – menolak banding Begum.

Saat mengumumkan keputusan pengadilan, Hakim Robert Jay mengatakan ada "kecurigaan yang dapat dipercaya" bahwa Begum diperdagangkan ke Suriah, yang katanya untuk tujuan "eksploitasi seksual".

"Ada pelanggaran tugas yang diperdebatkan di pihak berbagai badan negara dalam mengizinkan Begum meninggalkan negara seperti yang dia lakukan."

Namun, "kecurigaan yang kredibel" bahwa Begum diperdagangkan tidak cukup untuk membuat bandingnya berhasil, tambah Jay.

Putusan hari Rabu itu sendiri kemungkinan akan diajukan banding, meskipun hal ini tidak segera dikonfirmasi. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti