Ini Alasan PDIP Belum Geser Puan, Tjahjo, Pramono dari DPR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuanngan, Olly Dondokambey, mengatakan pihaknya tidak ingin sembarangan dalam melakukan pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Menurut dia, DPP PDI Perjuangan memiliki mekanisme sendiri.

“Ada mekanisme siapa yang mengganti yang bersangkutan, partai melihat, kita harus lihat, tidak sembarangan,” ucap Olly saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).

Meskipun PAW diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), menurut dia, DPP PDI Perjuangan, ingin mendapatkan sosok pengganti yang tepat. “Siapa penggantinya, tidak bisa sembarang, partai punya proses,” ucap Olly.

Menurut dia, kekosongan kursi anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI tidak masalah, meskipun mencapai waktu satu tahun. karena, hal terpenting adalah Fraksi PDI Perjuangan bisa mendapatkan sosok yang tepat untuk mengisi kursi tersebut. “Tidak masalah, kita PDI Perjuangan punya mekanisme sendiri dalam PAW, kita cari orang pas untuk menggantikan Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung, bukan sembarangan orang,” kata Olly.

Tiga politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung, ternyata masih berstatus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Padahal, ketiga sosok tersebut telah dilantik sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla.

Puan sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Tjahjo sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Pramono sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).

"Belum ada surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan untuk pengajuan dan pemberhentian mereka," kata Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi Sekretariat Jenderal DPR RI, Suratna, saat berbincang dengan sejumalah wartawan di kantornya, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).

Editor : Eben E. Siadari