Inilah Perusahaan yang Paling Diuntungkan Kesepakatan Nuklir Iran

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM – Tercapainya kesepakatan nuklir Iran dengan enam kekuatan dunia (AS, Jerman, Inggris, Prancis, Tiongkok dan Rusia) pada hari Selasa (14/7)  dianggap merupakan peristiwa bersejarah dan kemenangan bagi kedua belah pihak yang berunding. Namun, ada pemenang lain yang diperkirakan diuntungkan dari kesepakatan itu. Mereka adalah sejumlah perusahaan-perusahaan besar yang menangguk peluang bisnis pasca tercapainya kesepakatan.

Menurut CNBC yang mewawancarai sejumlah pakar, perusahaan-perusahaan raksasa energi merupakan pihak yang paling beruntung oleh tercapainya kesepakatan. Iran memiliki cadangan minyak mentah terbukti terbesar keempat di dunia dan terbesar kedua untuk cadangan gas alam, menurut US Energy Information Administration.

Kendati demikian, perusahaan-perusahaan energi yang diuntungkan kemungkinan besar bukan perusahaan energi dari AS karena umumnya perusahaan Paman Sam berpikir dua kali berinvestasi di Iran mengingat biaya politiknya yang tinggi. Ini terutama mengingat skeptisme dari Kongres yang masih tinggi, menurut Alireza Nader, analis kebijakan internasional senior di Rand Corp.

"Kemungkinan besar perusahaan-perusahaan energi Eropa dan Asia yang akan memperoleh  peningkatan bisnis seperti Total dan Shell," kata Nader. "Untuk perusahaan-perusahaan energi Amerika, akan menjadi lebih sulit bagi mereka untuk kembali ke Iran."

Sebagai bagian dari industri energi, bisnis pengapalan minyak (tanker) dan jasa ladang minyak merupakan sektor yang diuntungkan oleh kesepakatan nuklir Iran. Analis Citi Research, Chris Wetherbee, mengatakan kesepakatan nuklir Iran menciptakan “hasil bersih” positif bagi perusahaan-perusahaan pengapalan minyak internasional karena armada milik Iran dewasa ini tidak mampu bersaing. Pada saat yang sama, pasok minyak akan bertambah setelah kesepakatan nuklir tersebut. Maka sangat logis jika jasa pengapalan akan berkembang pasca kesepakatan. Tidak heran bila saham-saham perusahaan pengapalan minyak seperti Scorpio Tankers dan Navios Maritime Acquisitioni naik pada hari Selasa.

Dalam sebuah catatan yang diterbitkan oleh Barron, Simon Wong dari perusahaan investasi Gabelli menulis bahwa kesepakatan nuklir Iran akan "membuka peluang investasi di sektor minyak dan gas negara itu." Hal itu kemungkinan akan  akan menguntungkan perusahaan jasa ladang minyak seperti Schlumberger, Weatherford International dan Halliburton.

Awal tahun ini, Schlumberger didakwa bersalah melanggar sanksi AS yang terkait dengan Iran, dan menerima hukuman untuk tidak beroperasi di Iran selama tiga tahun ke depan. Seorang juru bicara perusahaan itu mengatakan kepada CNBC bahwa perusahaan tidak dalam posisi untuk mengomentari kesepakatan nuklir Iran.

Disamping industri energi, penerima  manfaat paling jelas dari kesepakatan nuklir Iran adalah industri perbankan "Semua lembaga perbankan besar di dunia industri akan mencoba untuk membiayai dan memfasilitasi peningkatan perdagangan dengan Iran," kata Christopher Whalen, senior managing director Kroll Obligasi Rating Agency, kepada CNBC.

"Ini adalah negara besar, (dan) mereka sangat terfokus ke Barat. Iran adalah konsumen dari segala sesuatu. Anda dapat mengantisipasi apa pun mulai dari peralatan industri hingga produk konsumen pasti akan dibeli dan pasti akan dibiayai.”

Kendati demikian, bank-bank AS yang akan paling banyak mendapat keuntungan, menurut Whalen adalah lembaga keuangan papan atas seperti Citibank, JPMorgan, Goldman Sachs dan Morgan Stanley. Bank-bank ini, kata dia, kemungkinan akan bekerja untuk memfasilitasi pengiriman barang dan jasa ke Iran, mengambil fungsi sebagai lembaga pembiayaan perdagangan dan pendukung pembayaan proyek.

Bank-bank Amerika itu, lanjut Whalen, akan bersaing dengan bank-bank dari Eropa dalam menggarap pasar Iran.

Jika sanksi terhadap penggunaan SWIFT (sistem pesan keuangan yang mentransmisikan dan melacak transaksi internasional) dicabut,  peluang sektor keuangan baru bisa juga terbuka. "Pencabutan sanksi SWIFT lebih penting pada saat ini daripada jenis sanksi lain  karena mempengaruhi segala macam industri dan pertanian," kata Djavad Salehi-Isfahani, seorang ekonom di Virginia Tech, mengatakan kepada CNBC awal tahun ini.

Sementara itu menurut Blaise Misztal, direktur keamanan nasional Bipartisan Policy Center, industri telekomunikasi juga akan diuntungkan dengan adanya kesepakatan nuklir.

Hal yang sama patut diharapkan terjadi pada industri otomotif.  PSA Peugeot Citroen mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan lanjutan mereka dengan perusahaan pembuat mobil Iran, Khodro, diharapkan akan menghasilkan kemajuan pesat. Kesepakatan politik yang tercapai di Wina "harus memberi jalan yang lebih jernih bagi kemajuan yang signifikan dalam diskusi kami," kata Kepala Peugeot untuk wilayah Afrika dan Timur Tengah, Jean-Christophe Quemard,  dalam sebuah pernyataan email Selasa (14/7).

General Electric, yang melakukan bisnis di Iran melalui divisi perawatan kesehatan, juga dapat mempertimbangkan berkembang di negeri ini. "Kami berharap untuk meninjau rincian kesepakatan yang dicapai dan akan menyimak lanskap peraturan yang mungkin terungkap," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

Meskipun peluang bisnis terbuka di Iran, perusahaan-perusahaan harus berhadapan dengan persepsi bahwa negara ini masih tetap berada dalam daftar negara sponsor terorisme. "Ini akan menjadi sulit bagi banyak bank dan bisnis untuk kembali ke Iran, karena selama beberapa tahun terakhir sudah ada persepsi bahwa Anda tidak ingin melakukan bisnis dengan Iran-Anda akan dikenakan sanksi untuk itu," kata Nader.

Banyak juga yang khawatir bahwa mereka salah memahami rincian kesepakatan nuklir Iran.

"Akan memakan waktu yang panjang karena para pengacara masih harus meneliti rincian demi rincian kesepakatan," kata Misztal. "Saya pikir  akan banyak yang khawatir jangan sampai mereka menjadi lembaga pertama yang melangkah terlalu jauh atau salah mengartikan sanksi mana yang sudah dicabut dan mana yang belum. Lembaga keuangan besar akan menunggu klarifikasi dan pembuatan peraturan dari Kementerian Keuangan."