Instruksi Jokowi: Menteri Buat Standardisasi Dana Bansos

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menginstruksikan para menterinya untuk membuat standardisasi penggunaan dana bantuan sosial (bansos). Tujuannya, agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan nantinya standardisasi dana bansos perlu dibuatkan formulanya ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum.

"Tadi Presiden dan Wapres meminta kepada kami, Sekretaris kabinet untuk menginventarisasi dana-dana tersebut dan membuat standardisasi," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari Jumat (27/11).

Menurut dia, standardisasi dana bansos perlu dibuat, mengingat sejumlah kasus penyalahgunaan yang telah terjadi di beberapa daerah, terakhir dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara.

Pramono menegaskan, Pemerintah Pusat dalam hal ini terus berupaya agar dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat tersebut tidak menjadi instrumen politik, apalagi menjelang pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang.

"Ini supaya tidak menjadi ruang untuk bermain politik dan tidak menjebak mereka sehngga terkena kasus seperti yang terjadi di beberapa daerah terutma di Sumatera Utara," tutur Pramono.‎

Editor : Bayu Probo