Interpol Tunjuk Pejabat Tiongkok Jadi Pemimpin Baru

NUSA DUA, SATUHARAPAN.COM – Seorang pejabat keamanan Tiongkok untuk pertama kalinya terpilih sebagai presiden Interpol, Kamis (10/11).

Wakil Menteri Keamanan Umum Meng Hongwei terpilih sebagai pemimpin baru organisasi kepolisian dunia tersebut dalam sidang umum tahunan di Bali.

Meng merupakan pejabat Tiongkok pertama yang menduduki jabatan tersebut untuk menggantikan wakil Prancis Mireille Ballestrazzi.

Langkah tersebut akan mendorong upaya Tiongkok dalam memburu para terduga koruptor termasuk para pejabat korup yang tinggal di luar negeri sesuai kebijakan Presiden Xi Jinping dalam memberantas korupsi.

Beijing memang membutuhkan bantuan internasional untuk memberantas korupsi, yang telah berhasil menangkap sejumlah buronan.

Meng mengatakan dia akan melakukan apa pun yang dia bisa untuk menegakkan hukum di dunia.

“Saat ini kami menghadapi beberapa tantangan keamanan global yang paling serius sejak Perang Dunia II,” kata Meng dalam sebuah pernyataan.

Kekhawatiran HAM

Nicholas Bequelin dari Amnesty International menilai penunjukan Meng sebagai presiden Interpol menimbulkan kekhawatiran tersendiri mengingat praktik lama Tiongkok yang mencoba memanfaatkan Interpol untuk memburu para pembangkang dan pengungsi di luar negeri.

“Saya pikir jika Interpol memiliki pemimpin tertentu seperti ini malah akan bertentangan dengan mandat organisasi untuk bekerja dalam semangat deklarasi universal hak asasi manusia,” kata dia seperti yang dilansir oleh bbc.com, hari Kamis (10/11).

Bagaimana pun, Interpol tidak memiliki kekuatan untuk mengirim petugas ke negara-negara tertentu untuk menangkap seseorang atau mengeluarkan surat perintah penangkapan. Namun, mereka dapat mengeluarkan red notice atau alat untuk melacak keberadaan seseorang di luar negara asalnya kemudian mencari dan menangkap atau memberi tahu  negara asal pembuat red notice.

Di masa lalu, Tiongkok beberapa kali bekerja sama dengan Interpol untuk membawa pulang orang yang  mereka inginkan yang telah kabur dari negara tersebut. Pada tahun 2014, Interpol mengeluarkan red notice untuk sekitar 100 orang tersangka korupsi dari Tiongkok yang telah melarikan diri ke luar negeri.

“Interpol tidak memiliki kekuatan operasional yang kuat, tetapi memiliki pengaruh yang cukup besar sebagai organisasi kepolisian yang terbesar di dunia,” kata Bequelin.

“Jadi saya pikir perlu ada pengawasan yang kuat terhadap jenis perintah yang keluar dari Interpol sehubungan dengan warga Tiongkok.”

Tiongkok akan menjadi tuan rumah Sidang Umum Interpol ke-86 pada tahun 2017 mendatang.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum