IPDN Hentikan Cara Mendidik yang Tidak Konstruktif

JATINANGOR, SATUHARAPAN.COM – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah menghentikan cara-cara pengasuhan yang merusak dan tidak membangun, dan tidak sesuai dengan etika dan moral bangsa. Pernyataan ini dikemukakan Presiden SBY pada Hari Rabu (28/8), seperti terlampir dalam laman resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Presiden SBY memastikan hal tersebut dalam acara pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XX tahun 2013 di Graha Wiyata Praja, Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat.  Presiden hadir beserta ibu negara dan didampingi Menpora Roy Suryo.

Presiden juga mengatakan bahwa penyatuan STPDN menjadi IPDN sejak tahun 2009 melalui Peraturan Presiden, merupakan landasan hukum yang meminimalisir tindak anarkis dan destruktif saat penggemblengan praja baru.

“Pemerintah telah melakukan penyempurnaan pendidikan di IPDN sejak tahun 2009 lalu, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan STPDN ke dalam Institut llmu Pemerintahan,” menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY mengatakan bahwa Peraturan Presiden No.1 Th. 2009 merupakan landasan yang mengatur tentang perpindahan status hukum dan kelembagaan dari STPDN Menjadi IPDN. Karena dalam peraturan tersebut disebutkan juga bahwa pengasuhan dilakukan secara seimbang antara kegiatan pembelajaran dan pelatihan fisik, dan tidak ada tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan karakter abdi negara. IPDN didirikan atas dasar pemikiran penting dan menentukannya tugas-tugas pemerintahan umum yang diemban oleh jajaran pamong praja.

Presiden mengatakan perlu disiapkan kader-kader pamong praja melalui lembaga pendidikan kepamongprajaan yang telah dibentuk sejak tahun 1957 silam. Para pamong praja ini juga memiliki tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak ditangani oleh instansi pemerintahan manapun.

"Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan peran pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan. Tidak mudah, namun mulia," kata Presiden SBY.

Wisudawan dan wisudawati tahun ini terdiri atas 1.261 orang lulusan program Diploma IV, 198 orang lulusan Strata I, dan 82 orang lulusan Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD). Hingga saat ini, IPDN telah meluluskan praja program D-IV sebanyak 17.326 orang, program S-1 1.353 orang, dan program S-2 717 orang.

“Reformasi birokrasi bisa dikatakan berhasil dengan baik jika tidak ada lagi tindak pidana korupsi dan penyimpangan oleh aparatur pemerintahan. Selain itu, aparatur harus efisien, responsif, cepat dan memiliki produktivitas tinggi,” kata Presiden saat melantik 1.541 pamong praja lulusan angkatan XX Tahun 2013 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (28/8).

Pada kesempatan tersebut kepala negara menegaskan bahwa reformasi birokrasi dapat berkembang dengan baik, apabila aparatur taat pada asas dan perundang-undangan. Dikemukakan pula, reformasi birokrasi berhasil jika hubungan positif antara birokrasi dan politik, dan tidak ada intervensi politik atas birokrasi pemerintahan yang harus profesional dan netral. (kemenpora.go.id)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja