Iran Akan Targetkan Negara Pendukung ISIL

TEHERAN, SATUHARAPAN.COM - Presiden Iran, Hassan Rouhani, memperingatkan negara-negara Muslim yang menyalurkan petrodolar untuk pejuang jihad kelompok Sunni mendatangkan malapetaka di Irak, dan  akan menjadi target mereka selanjutnya.

Rouhani dalam pernyataan hari Minggu (22/6) itu  tidak menyebutkan nama negara manapun, namun para pejabat dan media utama  dari kelompok Syiah Iran mengisyaratkan bahwa pemberontak dari Negara Islam di Irak dan Levant (ISIL) mendapat dukungan financial dan militer  dari Arab Saudi dan Qatar.

"Saya menyarankan negara-negara Muslim yang mendukung teroris dengan petrodolar mereka untuk berhenti," kata Rouhani dalam sambutannya yang dilansir situs berita negara Iran.

"Besok Anda akan ditargetkan ... oleh para teroris biadab (itu). Cucilah tangan Anda dari membunuh dan pembunuhan terhadap kaum Muslim," kata dia menambahkan.

Militan ISIL telah menguasai sejumlah wilayah di Irak dalam serangan beberapa hari terakhir, dan pasukan keamanan pemerintah Baghdad menghadapi kesulitan untuk mencegahnya.

Pemerintah Arab Saudi  juga telah memperingatkan Perdana Menteri Iran, sekutu utama Perdana Menteri Irak, Nuri al-Maliki, yang membawa Irak memasuki perang saudara melalui kebijakan yang mengecualikan minoritas Sunni di negara itu.

Iran, yang menjadi sumber kekuatan kelompok Syiah yang dominan di Timur Tengah, mengatakan akan mendukung Maliki melawan serangan ISIL yang juga berjuang melawan rezim Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, sekutu Teheran lainnya.

Selain itu, Rouhani juga  menyerukan persatuan antara "Syiah dan Sunni yang adalah saudara".  "Selama berabad-abad, Syiah dan Sunni telah hidup bersama satu sama lain di Iran, Irak, Levant, Lebanon, Teluk Persia dan Afrika Utara ... dalam hidup berdampingan secara damai," kata dia.

Sejak ISIL memulai ofensi ke Irak, Teheran mendesak rakyat Irak untuk bersatu melawan para jihadis. "kaum Syiah, Sunni dan Kurdi adalah teman-teman kita," kata Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani, dalam sambutannya dilaporkan di situs lembaga itu.

"Kami selalu tegas bahwa semua kelompok etnis harus berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam struktur kekuasaan Irak," kata dia. (AFP)