ISG: Lebanon Perlu Reformasi Segera atau Kekacauan Makin Parah

PARIS, SATUHARAPAN.COM-Lebanon menghadapi kekacauan ekonomi yang parah dan meningkatnya ketidakstabilan nasional jika lambat melakukan reformasi, khususnya yang memberi kepercayaan pada lembaga keuangan internasional untuk menawarkan dukungan bagi negara itu, kata Kelompok Dukungan Internasional (International Support Group / ISG) yang dibentuk PBB untuk negara Lebanon.

Lebanon menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak perang saudara (1975-1990). Politik Lebanon lumpuh akibat protes rakyat yang meluas selama dua bulan lebih, dan mendorong Perdana Menteri Saad Hariri mundur. Dilaporkan bahwa mata uang pound Lebanon merosot nilai tukarnya, dan bank-bank telah menerapkan kontrol modal dengan ketat.

"Untuk menghentikan kemunduran tajam dalam ekonomi ... ada kebutuhan mendesak untuk mengadopsi paket kebijakan reformasi ekonomi yang substansial, kredibel dan komprehensif untuk memulihkan keseimbangan fiskal dan stabilitas keuangan," kata ISG dalam sebuah komunike akhir setelah pertemuan di Paris pada hari Rabu (11/12), menurut AFP.

Kelompok itu mendesak pemerintah Lebanon untuk mengadopsi "anggaran 2020 yang dapat diandalkan" pada pekan-pekan pertama setelah pembentukan pemerintahan baru dan berjuang lebih keras melawan korupsi.

Lebanon mendapatkan janji bantuan lebih dari 11 miliar dolar AS pada sebuah konferensi tahun lalu, namun tertangguhkan karena gagal mengimplementasikan reformasi.

Krisis ekonomi Lebanon berakar pada korupsi dan pemborosan selama bertahun-tahun yang telah menghasilkan salah satu beban utang publik terberat di dunia. Hal itu terjadi karena negara menjalankan sistem politik pembagian kekuasaan secara sektarian yang membuat pemerintah sering tidak efektif menjalankan kebijakannya.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, mengatakan bahwa pemerintah yang kredibel diperlukan untuk mendorong reformasi yang diperlukan untuk membuka jalan bagi dukungan keuangan internasional bagi Lebanon.

"Anggota ISG menganggap bahwa dukungan dari lembaga keuangan internasional sangat penting untuk membantu pihak berwenang mempertahankan upaya mereka untuk melaksanakan reformasi ekonomi yang diperlukan dari waktu ke waktu," kata pernyataan itu menambahkan.

Sementara sumber diplomatik mengatakan bahwa kelompok pendukung itu berniat menahan semua bantuan keuangan sampai pemerintah yang kredibel terbentuk, menambahkan akan bahwa "tidak ada cek kosong atau bailout."

Demonstrasi anti-pemerintah di Lebanon juga digelar  di luar Kedutaan Besar Prancis di Beirut, ibu kota Lebanon, sebelum pertemuan ISG hari Rabu.

Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri dari Amal Syiah, mengatakan bahwa konferensi Paris untuk memobilisasi dukungan bagi Lebanon menunjukkan bahwa masyarakat internasional lebih peduli terhadap negara daripada rakyat Lebanon, seperti dilaporkan Al Arabiya.

Dan Menteri Keuangan sementara, Ali Hassan Khalil, mengatakan bahwa defisit anggaran 2019 Lebanon akan jauh lebih besar dari yang diperkirakan, karena penurunan yang "sangat memprihatinkan" dalam pendapatan negara.

Editor : Sabar Subekti