Israel Marah Atas Tiga Negara Akui Negara Palestina, Panggil Pulang Duta Besarnya

YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Israel menanggapi pengumuman tiga negara yang menyatakan akan mengakui negara Palestina dengan marah dan memanggil duta besarnya dari Irlandia, Spanyol dan Norwegia untuk segera berkonsultasi.

“Saya mengirimkan pesan yang tegas… Israel tidak akan membiarkan hal ini terjadi secara diam-diam,” kata Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz.

Para pemimpin Norwegia, Irlandia dan Spanyol pada hari Rabu (22/5) mengumumkan bahwa negara mereka akan mengakui negara Palestina dalam beberapa hari, sehingga memicu pertikaian diplomatik dengan Israel.

Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store, dan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mengatakan negara mereka akan meresmikan pengakuan tersebut pada tanggal 28 Mei, dalam sebuah langkah bersama dengan Irlandia, yang pemimpinnya, Simon Harris, mengatakan ia mengharapkan negara-negara lain untuk ikut serta dalam meningkatkan dukungan bagi negara Palestina beberapa pekan mendatang.

Beberapa negara Uni Eropa dalam beberapa pekan terakhir mengindikasikan bahwa mereka berencana untuk mendeklarasikan pengakuan mereka terhadap negara Palestina, dengan alasan bahwa solusi dua negara sangat penting untuk perdamaian abadi di wilayah tersebut.

“Tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah jika tidak ada pengakuan,” kata Gahr Store pada konferensi pers. Di Irlandia, Taoiseach Harris menyebut pengakuan tersebut sebagai “hari bersejarah dan penting bagi Irlandia dan Palestina.”

Perdana Menteri Irlandia mengatakan pengakuan tersebut datang dari keyakinan akan “kebebasan dan keadilan,” dan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui “kehendak bebas dari masyarakat yang bebas.”

Berbicara kepada majelis rendah Spanyol, Sanchez mengatakan bahwa pengakuan Spanyol adalah keputusan “untuk perdamaian, untuk keadilan dan untuk koherensi.”

“Spanyol akan didampingi negara-negara Eropa lainnya,” katanya. “Semakin banyak jumlah kita, semakin cepat kita mencapai gencatan senjata. Kami tidak akan menyerah.”

Respons Israel

Yerusalem menanggapi pengumuman tersebut dengan marah dan memanggil duta besarnya dari Irlandia, Spanyol dan Norwegia untuk segera berkonsultasi. “Saya mengirimkan pesan yang tegas… Israel tidak akan membiarkan hal ini terjadi secara diam-diam,” kata Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz.

Dia juga memanggil utusan tiga negara di Israel untuk mendapatkan “teguran keras,” dan mengatakan mereka akan diperlihatkan rekaman penculikan lima tentara wanita Israel pada tanggal 7 Oktober di tengah serangan mengejutkan Hamas, yang akan dipublikasikan pada Rabu malam.

Catatan itu akan “menekankan kepada mereka betapa buruknya keputusan yang diambil pemerintah mereka,” kata Katz dalam sebuah pernyataan. “Langkah mereka akan menimbulkan konsekuensi yang parah.”

Israel juga akan mempertimbangkan langkah-langkah di masa depan terhadap ketiga negara tersebut, kata seorang pejabat Israel kepada The Times of Israel.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menuntut “tindakan hukuman yang keras” terhadap Otoritas Palestina (PA), dengan mengumumkan bahwa ia akan menghentikan transfer dana pajak ke badan administratif Palestina. Dia menyerukan pembatalan mekanisme yang dibuat dengan Norwegia untuk memfasilitasi transfer gaji kepada karyawan PA di Gaza dan menuntut agar Israel menyetujui ribuan rumah pemukiman baru sebagai pembalasan.

Masalah Perintah Penangkapan Benyamin Netanyahu

Pengakuan negara Palestina oleh ketiga negara tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian kemunduran diplomatik Israel dalam memerangi Hamas. Pada hari Selasa, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengumumkan bahwa mereka sedang meminta surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, karena potensi kejahatan perang, selain tiga pemimpin Hamas.

Israel berpendapat bahwa pengakuan sepihak atas negara Palestina saat ini akan dipandang sebagai imbalan atas serangan gencar Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik 252 orang, banyak di antara mereka masih menjadi sandera di Gaza. Kampanye militer Israel untuk menyingkirkan kelompok teror Hamas di Jalur Gaza telah memicu simpati dunia terhadap Palestina dan menggalang dukungan untuk mengakui kenegaraan di beberapa ibu kota.

“Irlandia dan Norwegia bermaksud mengirim pesan kepada Palestina dan seluruh dunia – teror ada akibatnya,” kata Katz, seraya menambahkan bahwa mereka “memberikan hadiah kepada Hamas dan Iran.” Dan dia memperkirakan bahwa pengakuan tersebut juga akan merugikan upaya untuk membawa kembali 128 sandera yang masih ditahan di Gaza, namun mengatakan pengumuman tersebut tidak akan mempengaruhi upaya perang Israel.

Seorang pejabat senior Hamas memuji “perlawanan berani” rakyat Palestina yang mendorong pengakuan tersebut. “Pengakuan berturut-turut ini adalah hasil langsung dari perlawanan berani dan ketabahan legendaris rakyat Palestina… Kami yakin ini akan menjadi titik balik dalam posisi internasional mengenai masalah Palestina,” kata Bassem Naim, anggota senior biro politik Hamas, dikutip AFP.

Di Ramallah, Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, menyambut baik pengumuman tersebut, dan menyerukan negara-negara Eropa lainnya untuk mengikuti jejaknya dan mengakui Negara Palestina “untuk mencapai solusi dua negara berdasarkan resolusi internasional dan perbatasan tahun 1967.”

Pejabat tinggi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hussein al-Sheikh, juga menyambut baik pengumuman tersebut, dan menyebutnya sebagai “momen bersejarah di mana dunia bebas meraih kemenangan atas kebenaran dan keadilan setelah perjuangan nasional Palestina selama puluhan tahun.” Dia mengatakan pengakuan tersebut akan mengarah pada “stabilitas, keamanan dan perdamaian di kawasan.”

Sikap Negara Lain

Awal bulan ini, Slovenia memprakarsai prosedur pengakuan negara Palestina sebagai bentuk upaya untuk mengakhiri konflik di Gaza. Perdana Menteri, Robert Golob, mengatakan 13 Juni adalah hari terakhir negaranya mengakui negara Palestina.

Amerika Serikat telah lama menentang upaya Palestina untuk memperoleh status kenegaraan secara sepihak, dengan alasan bahwa tujuan tersebut harus dicapai melalui negosiasi langsung dengan Israel.

Washington juga mengatakan bahwa Otoritas Palestina (PA) perlu menjalani reformasi yang signifikan sebelum diakui sebagai sebuah negara. Ramallah telah lama dirusak oleh tuduhan korupsi dan salah urus.

Tindakan masing-masing negara tidak mempengaruhi pengakuan Uni Eropa (UE) atas negara Palestina, karena keputusan tersebut harus dibuat dengan suara bulat oleh seluruh 27 negara anggota.

Delapan negara Uni Eropa mengakui negara Palestina – Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Hongaria, Polandia, Rumania, Slovakia, Swedia, dan Slovakia. Malta mengakui konsep satu negara dan mengindikasikan akan segera mengakui sebuah negara, bersama dengan Slovenia.

Swedia adalah satu-satunya negara yang mengakui negara Palestina ketika negara tersebut sudah menjadi anggota UE, sedangkan negara-negara lain telah mengakuinya ketika menjadi bagian dari blok Uni Soviet.

Norwegia bukan anggota UE, tetapi sangat erat hubungannya, dan merupakan anggota Kawasan Ekonomi Eropa.

Editor : Sabar Subekti