Israel Mulai Lakukan Operasi Militer di Rafah

KAIRO, SATUHARAPAN.COM-Para pemimpin Israel telah menyetujui operasi militer ke kota Rafah di Jalur Gaza, dan pasukan Israel kini menyerang sasaran di daerah tersebut, para pejabat mengumumkan pada hari Senin (6/5). Langkah ini dilakukan beberapa jam setelah Hamas mengumumkan telah menerima proposal gencatan senjata Mesir-Qatar, yang dapat mengakhiri perang tujuh bulan di Gaza.

Seorang pejabat keamanan Palestina dan seorang pejabat Mesir mengatakan tank-tank Israel memasuki kota Rafah di Gaza selatan, mencapai jarak 200 meter dari persimpangannya dengan negara tetangga Mesir.

Pejabat Mesir mengatakan operasi tersebut tampaknya terbatas cakupannya. Dia dan TV Al-Aqsamilik Hamas mengatakan para pejabat Israel memberi tahu Mesir bahwa pasukannya akan mundur setelah operasi selesai.

Sementara itu, dilaporkan bahwa militer Israel menolak berkomentar. Pada hari Minggu (5/5), pejuang Hamas di dekat penyeberangan Rafah menembakkan mortir ke Israel selatan, menewaskan empat tentara Israel.

Pejabat Mesir, yang berlokasi di Rafah sisi Mesir, dan pejabat keamanan Palestina berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada pers. Belum dapat memverifikasi secara independen cakupan operasi tersebut.

Sebelumnya pada hari Senin, Kabinet Perang Israel memutuskan untuk melanjutkan operasi militer di Rafah, setelah Hamas mengumumkan penerimaannya terhadap proposal Mesir-Qatar untuk perjanjian gencatan senjata. Militer Israel mengatakan pihaknya melakukan “serangan yang ditargetkan” terhadap Hamas di Rafah tanpa memberikan rincian.

Perlintasan perbatasan Rafah adalah pintu masuk penting bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza. 

Dari Washington dilaporkan, pejabat pemerintahan Joe Biden pada hari Senin (6/5) terus mengungkapkan keprihatinannya kepada Israel bahwa operasi militer besar-besaran di wilayah padat penduduk Rafah dapat menjadi bencana besar.

Pejabat Gedung Putih pada hari Senin juga secara pribadi merasa prihatin dengan serangan terbaru di Rafah – meskipun serangan tersebut tampaknya bukan serangan berskala luas yang diancam oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menurut seseorang yang akrab dengan pemikiran pemerintahan Biden yang tidak berwenang. untuk berkomentar secara publik.

Sebelumnya, Hamas telah menerbitkan salinan proposal gencatan senjata dan pembebasan sandera yang menurut kelompok militan telah disetujui pada hari Senin (6/5).

Kerangka kerja yang diajukan oleh Qatar dan Mesir bertujuan untuk menghentikan perang selama tujuh bulan di Gaza. Namun, tidak jelas apakah Israel akan menyetujui persyaratan tersebut.

Proposal tersebut menguraikan pembebasan bertahap sandera Israel yang ditahan di Gaza bersamaan dengan penarikan bertahap pasukan Israel dari seluruh wilayah kantong dan diakhiri dengan “ketenangan berkelanjutan” atau “penghentian permanen operasi militer dan permusuhan.”

Israel sebelumnya mengatakan pihaknya tidak akan menyetujui penarikan penuh pasukannya atau gencatan senjata permanen sebagai bagian dari kesepakatan pembebasan sandera.

Tahap pertama akan berlangsung selama 42 hari dan akan melibatkan penarikan sebagian pasukan Israel dari Jalur Gaza dan pembebasan sekitar 33 sandera yang ditahan di wilayah tersebut, termasuk perempuan Israel yang tersisa – baik warga sipil maupun tentara – serta anak-anak, orang dewasa lanjut usia. dan orang yang sedang sakit.

Tiga puluh tahanan Palestina yang ditahan di Israel akan dibebaskan dengan imbalan setiap sandera sipil Israel dan 50 tahanan dengan imbalan setiap tentara wanita.

Warga Palestina yang mengungsi di Gaza akan diizinkan untuk kembali ke lingkungan asal mereka selama jangka waktu tersebut.

Para pihak kemudian akan merundingkan persyaratan tahap berikutnya, yang mana warga sipil dan tentara yang tersisa akan dibebaskan, sementara pasukan Israel akan menarik diri dari wilayah Gaza lainnya. Fase ini akan dikondisikan pada pencapaian “ketenangan berkelanjutan.”

Tahap terakhir akan melibatkan pertukaran jenazah sandera yang meninggal di penangkaran dan awal dari rencana rekonstruksi daerah kantong tersebut yang akan berlangsung selama tiga sampai lima tahun “di bawah pengawasan sejumlah negara dan organisasi, termasuk: Mesir, Qatar dan PBB.” (AP)

Editor : Sabar Subekti