Israel Negara Pertama Beri Dukungan bagi Kemerdekaan Kurdi

TEL AVIV, SATUHARAPAN.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan negaranya mendukung pembentukan sebuah negara Kurdi. Pernyataan itu ia sampaikan pada hari Rabu (13/09), menjelang pelaksanaan referendum Turki di Irak yang ditentang oleh pihak parlemen.

Sebelum ini Israel telah mempertahankan hubungan militer, intelijen dan bisnis secara rahasia dengan Kurdi sejak 1960-an, dan menempatkan kelompok etnis minoritas Kurdi - yang penduduknya tersebar di Irak, Turki, Suriah dan Iran - sebagai penyangga terhadap musuh-musuh bersama Arab mereka.

Negara-negara lain enggan mendukung kemerdekaan Kurdi, karena khawatir akan menjadi sumber ketidakstabilan baru di wilayah yang rapuh itu.

Pada hari Selasa, pemimpin Kurdi Irak Massoud Barzani mengatakan bahwa dia akan terus maju menjelang referendum pada 25 September mendatang, meskipun ada suara dari parlemen Irak yang menolaknya.

"(Israel) mendukung upaya sah rakyat Kurdi untuk mencapai kemerdekaan negara mereka sendiri," kata Netanyahu, dalam pernyataan yang dikirim kepada koresponden asing oleh kantornya, dikutip dari telegraph.co.uk.

Sementara itu pihak  Barat mengkhawatirkan sebuah plebisit di wilayah semi otonom Kurdi di Irak -- termasuk kota kaya minyak Kirkuk -- dapat mengalihkan perhatian dari perang melawan militan ISIS.

Kendati mendukung kemerdekaan Kurdi, Netanyahu mengatakan bahwa Israel tetap menganggap Partai Pekerja Kurdistan yang berbasis di Turki (PKK) sebagai kelompok teroris, posisi yang sama dengan Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Seorang jenderal Israel mengatakan pada sebuah konferensi di Washington pekan lalu bahwa dia secara pribadi tidak menganggap PKK, yang gerilyawannya telah memerangi Turki selama lebih dari tiga dekade, sebagai kelompok teroris.

Netanyahu, yang dijadwalkan menghadiri sidang Majelis Umum PBB pada 19 September, menyuarakan dukungan bagi "aspirasi rakyat Kurdi untuk merdeka" dalam sebuah pidato di tahun 2014, dengan mengatakan bahwa mereka layak mendapat "kemerdekaan politik".

Pernyataannya yang terakhir ini tampaknya merupakan dukungan langsung terhadap pembentukan negara Kurdi.

Namun pernyataan ini akan menjadi gangguan bagi Baghdad, yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan memiliki ikatan yang kuat dengan musuh besar Israel, Iran.

Negara-negara tetangga Irak  (Turki, Iran dan Suriah) menentang referendum tersebut, karena khawatir hal itu bisa memicu separatisme di antara populasi etnis Kurdi mereka sendiri.

Kurdi telah berusaha menjadi negara merdeka sejak setidaknya akhir Perang Dunia Pertama, ketika kekuatan kolonial memisahkan wilayah Timur Tengah, setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman yang multi-etnis.

Editor : Eben E. Siadari