Israel Tolak Berikan Kebebalan Diplomatik Staf PBB di Gaza

Anggota Brigade al Qassam, sayap bersenjata gerakan Hamas, memamerkan roket rakitan Qassam dalam parade militer anti-Israel untuk memperingati dua tahun pembunuhan komandan militer Hamas Mohammed Abu Shamala dan Rael al Attar pada 21 Agustus 2016 di Rafah, selatan Jalur Gaza. Kedua tokoh itu tewas dalam serangan udara Israel dalam perang 50 hari antara Israel dan militan Hamas pada 2014. (Foto: AFP/Said Khatib)

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Israel pada hari Kamis (25/8), menolak permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membebaskan staf PBB, Waheed Borsh (38), dengan memberikan kekebalan diplomatik.

Israel beralasan staf Program Pembangunan PBB (UNDP) diduga kuat membantu kelompok milisi Hamas.

"Israel menolak dengan klaim bahwa orang yang membantu organisasi teror yang diakui oleh masyarakat internasional seperti Hamas bisa menikmati kekebalan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Emmanuel Nachshon seperti diberitakan oleh AP, hari Kamis (25/8).

Duta Besar Israel, Danny Danon mengatakan badan urusan hukum PBB telah melayangkan surat permohonan pembebasan Borsh yang adalah insinyur Palestina untuk UNDP.

Pada awal Agustus, pengadilan Israel mendakwa Borsh itu menyelewengkan 300 ton material bangunan dari proyek UNDP di Gaza untuk membangun dermaga bagi Hamas.

Badan urusan hukum PBB berpendapat Borsh, sebagai staf PBB, memiliki kekebalan hukum dari upaya penangkapan dan proses hukum, dan meminta agar para pejabat PBB diizinkan menjenguk insinyur tersebut di penjara.

Setelah meninjau dokumen dakwaan, UNDP memprotes tudingan Israel dan menegaskan pada hari Sabtu pekan lalu bahwa Borsh mengalihkan material bangunan tersebut sesuai instruksi dari Otoritas Palestina.

Menurut laporan PBB, lebih dari dua per tiga rakyat Palestina di Jalur Gaza, yang diblokade oleh rezim Zionis selama satu dekade terakhir, amat membutuhkan bantuan.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum